Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Huku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8166--20-1

Deskripsi Fisik

240 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.06 ALI a

Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Dari segi praktiknya, lembaga keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat.Untuk merespon perkembangan tersebut, dibutuhkan adanya buku panduan sejenis yang dapat memberikan penjelasan secara konfrehensif kepada masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan para pelaku usaha (bisnis). karena itu sebagai tindak lanjut, buku ini sengaja dihadirkan bukan ha…

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia

Buku ini menelaah berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada lima persoalan yang disorot: pertama, tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang boleh diberikan kepada masyarakat lokal, nelayan tradisional, dan pelaku usaha; kedua, nilai strategis coral triangle initiative bagi masyarakat pesisir;ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat internasional dala…

Hukum Pasar Modal di Indonesia: Dalam Perkembangan

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal berperan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal merupakan salah satu sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari …

Hukum penanaman modal di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3465-65-4

Deskripsi Fisik

viii, 250 hal.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.092 ILM h

Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Buku ini menyajikan secara keseluruhan perangkat pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan menjelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penegakan hukumnya. Pembahasannya dimulai dari arti penting diterbitkannya undang-undang ini, perbandingannya dengan praktik di negara-negara lain, yang telah lebih dahulu menerapkan undang-undang ini, keseluruhan ruang li…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia : Undang-Undang Perl…

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang perlindungan anak dan sanksi-sanki bagi para pelanggarannya.Buku ini juga dilengkapi dengan peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA…

Komentar Atas Undang-undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksana…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-496-7

Deskripsi Fisik

xii, 266p. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.758 GAU k

Hukum tata negara, kewarganegaraan & hak asasi manusia

Edisi

1xi, 332 hal. ; 23 cm

ISBN/ISSN

979-9243-35-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.085 HAN h

Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-419-1

Deskripsi Fisik

viii, 177 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 STE m

Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

191 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 ALR p

Dinamika pembentukan Undang - Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Buku ini merupakan Risalah Pembahasan Undang-Undang Kewarganegaan Republik Indonesia. UU ini telah mengubah secara mendasar politik hukum kewarganegaan di Indonesia yang sebelumnya bersifat diskriminatif, yaitu membedakan antara "orang Indonesia asli" dengan "tidak asli". Kemudian undang-undang ini diganti menjadi yang lebih aspiratif, progresif, menjunjung tinggi konstitusi, hukum dan HAM.

KPI Regulator Penyiaran Indonesia

KPI adalah lembaga bantu yang didesain untuk berpihak pada kepentingan publik. hal tersebut terlihat dari adanya kesempatan kepada masyarakat untuk duduk di keanggotaan KPI. kemunculan komisi negara ini, pada saat awal desainnya, tak liput dari aneka pedebatan akademik. komisi ini dibayangkan stakeholders akan menjelma menjadi semacam Federal Communication Commission (FCC) di Amerika Serikat at…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan: Undang-Undang…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Undang-undang ini mengatur tentang Perkawinan. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini me…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan, Kekuasaan dan Acar…

UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kotamadya Daera…

UU Nomor 4 Tahun 1993

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 25 Tahun 1997, Buku I, II, III, IV dan V

Himpunan peraturan pemerintah RI tentang Usaha Jasa Konstruksi dan petunjuk p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789792651645

Deskripsi Fisik

x,374 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 620 HIM

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang-undan…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan UU Cipta Kerja - Muhammad Yaasiin Raya Buku ini berisi tentang penjelasan secara komprehensif tentang kajian hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian isinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.