Perkembangan kehidupan manusia dari satu zaman ke zaman lain terus mengalami perubahan dan permasalahan dari berbagai aspek, baik dalam menata hidup dan keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dengan dinamikanya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah mengubah pola pikir manusia dalam beraktivitas dan menjalankan tugas.Begitu juga dengan pelayanan publi…
Buku ini menyajikan ulasan mengenai Hukum Administrasi Negara dari tiga titik penekanan pada: (i) sisi teorertis konseptual; (ii) n perkembangan pengaturan yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir – dengan catatan apresiasi dan/atau kritik – terhadapnya; (iii) kasus-kasus yang dihadapi oleh Pemerintah atau yang dihadapi masyarakat, baik yang tidak sampai bersengketa di lembaga peradilan h…
Buku Transformasi Politik dan Hukum: Nagari di Sumatera Barat dari Kolonisasi ke Desentralisasi ini adalah buku kajian jangka panjang tentang perubahan historis kesatuan politik nagari di Minangkabau, hubungan kepemilikan, dan relasi yang selalu dinamis antara hukum adat matrilineal Minangkabau, hukum Islam, dan hukum negara. Meskipun fokus utama di dalam buku ini adalah periode setelah kejatuh…
Buku Politik Luar Negeri Indonesia Pro Rakyat Era Joko Widodo Politik Luar Negeri dengan mengambil fokus kepada isu kerakyatan merupakan salah satu refleksi dari Presiden Joko Widodo sendiri. Dengan visi misi yang diangkat menghadirkan negara dalam keadaan apapun di dalam dan luar negeri maka muncul perspektif kerakyatan dalam formulasi dan implementasi politik luar negeri. Dari sisi pandangan …
Fenomena dinasti politik di aras lokal hadir sebagai konsekuensi diadakannya pilkada langsung pertama kali di Indonesia tahun 2005 dan juga merupakan wujud implementasi otonomi daerah tahun 2001. Kedua hal tersebut yang menjadi tonggak demokrasi di aras lokal dan menjadi corong dari munculnya ‘orang kuat’ di daerah yang mengooptasi kedua proses tersebut. Desentralisasi dan pilkada langsung …
Buku “Relasi Negara dan Masyarakat Adat: Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam” membahas dinamika hubungan antara negara dan masyarakat adat dalam konteks penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Melalui pendekatan hukum, politik, dan sosial, buku ini menyoroti bagaimana kebijakan negara sering kali berbenturan dengan hak-hak tradisional masyarakat adat ya…
Obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan obligasi daerah akan memberikan manfaat bagi daerah dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas pengelolaan keuangan daerah. Buku ini bermanfaat bagi pemerintahan, baik pusat maupun daerah atau berbagai pihak terkait yang terlibat secara langsung dalam men…
The rise of populism in the West and the rise of China in the East have stirred a rethinking of how democratic systems work—and how they fail. The impact of globalism and digital capitalism is forcing worldwide attention to the starker divide between the “haves” and the “have-nots,” challenging how we think about the social contract. With fierce clarity and conviction, Renovating Demo…
Politicians in Southeast Asia, as in many other regions, win elections by distributing cash, goods, jobs, projects, and other benefits to supporters, but the ways in which they do this vary tremendously, both across and within countries. Mobilizing for Elections presents a new framework for analyzing variation in patronage democracies, focusing on distinct forms of patronage and different netwo…
Collaborative governance merupakan kerangka sistematis yang mampu menata satu maupun selebihnya lembaga publik dengan cara langsung dengan mengaitkan stakeholder dai lembaga non-pemerintahan pada tahapan deliberatif dan konsensus yang memiliki arah untuk menciptakan dan/atau menerapkan kebijakan publik, juga melakukan pengelolaan program serta aset publik. Dengan menerapkannya, suatu kegiatan y…
“Mewujudkan Indonesia Emas 2045” ini memuat pemikiran Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tranformasi perjalanan hidupnya, pasca-mengakhiri pengabdian di TNI. AHY melanjutkan pengabdian ke dunia masyarakat sipil (civil society) melalui pendirian lembaga think tank, The Yudhoyono Institute (TYI), yang berlandaskan tiga pilar kajian utama, yakni liberty, security, dan prosperity. Pemikirannya …
Karya ini membahas bagaimana berbuat baik kepada orang lain menjadi tulang punggung hubungan pribadi guanxi di Tiongkok, dan Palmer menyatakan bahwa "tragedi ikatan tersebut" menjadi elemen tematik yang penting. Buku ini menceritakan bagaimana Shum dan Duan menjalin hubungan korup dengan Zhang Peili dan menjadi kaya karenanya. Blanchette menyatakan bahwa hubungan dengan Zhang Peili merupakan "i…
Berbagai program Partai Demokrat dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh AHY. Mulai dari Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Lawan Corona,GNPD Peduli dan Berbagi, GNPD Wifi Gratis untuk membantu pembelajaran dalam jaringan, serta GNPD Bina UMKM. Langkah ini ditempuh untuk menekan risiko dan ancaman pandemi, menurunkan beban ekonomi rakyat, dan tetap menahan laju degradasi kualitas pendidika…
Kumpulan wawancara Teguh Santosa dengan duta besar negara sahabat di Jakarta. Seperti kumpulan wawancara sebelumnya yang diterbitkan dengan judul “Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik” di dalam buku ini pun setiap wawancara ditampilkan secara verbatim dalam bentuk tanya dan jawab. Dengan format ini pembaca diharapkan dapat lebih leluasa memahami pernyataan-pernyataan yang disampaikan …
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan informasi yang memadai atas pengelolaan aset dan sumber daya keuangan yang mampu menunjang transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya dari pemerintah. Buku ini berisi penjelasan seputar akuntansi pemerintahan, peranan dari akuntansi pemerintahan, serta karakteristik akuntansi pemerintah. Fungsi akuntansi pemerintaha…
Implikasi hukum terhadap kedudukan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dan tunduk pada hukum privat. Meskipun perjanjian tersebut termasuk dalam hukum privat akan tetapi pemerintah tetap terikat atau tidak terlepas dalam kapasitasnya sebagai pelaku hukum publik karena adanya peng…
Manajemen pemerintahan merupakan faktor utama dalam suatu administrasi publik. Manajemen pemerintahan dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, baik dengan sarana dan prasarana yang ada, organisasi sumber dana, maupun sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, manajemen pemerintahan adalah sebuah upaya di dalam suatu organisasi. Upaya inilah yang diwujud…
Proyeksi kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2045 diharapkan menjadi tahun Indonesia Emas. Indonesia yang maju, makmur, berkeadilan, serta berkeadaban berdasarkan Pancasila. Salah satu persyaratan penting dalam mewujudkan Indonesia Maju adalah membenahi praktik penyelenggaraanpemerintahan, baik pada tataran nasional maupun pemerintahan daerah. Penataan kekuasaan pemerintahan secara keseluru…