Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2009: No. 1-…

Edisi

Jilid 1

ISBN/ISSN

978-979-24-6080-8

Deskripsi Fisik

II, 524 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 333.3 IND h

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan, Kekuasaan dan Acar…

UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kotamadya Daera…

UU Nomor 4 Tahun 1993

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 25 Tahun 1997, Buku I, II, III, IV dan V

Undang-Undang Partai Politik dan Pemilihan Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 172 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam…

UU Nomor 23 Tahun 2004, Buku I dan II

Menuju kemerdekaan pers 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95512-16-0

Deskripsi Fisik

xii,148 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323.44 PAN m

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara nomor 116, Tambahan Lembaran Negara nomor 4431.Undang-undang ini mengatur asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusian, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien; pembentukan konsil kedokter…

Himpunan peraturan pemerintah RI tentang Usaha Jasa Konstruksi dan petunjuk p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789792651645

Deskripsi Fisik

x,374 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 620 HIM

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perseroa…

UU Nomor 1 Tahun 1995, Jilid I dan II

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pembuatan dan pengesahan pe…

UU Nomor 24 Tahun 2000

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pe…

UU Nomor 9 Tahun 1998

Preservasi Informasi Digital Dokumen Pembahasan Rancangan Undang Undang di Ko…

Preservasi informasi digital dokumen pembahasan RUU di Komisi III tujuannya untuk menjamin tersedianya back-up file dokumen yang terkait dengan pembahasan RUU dalam bentuk digital dan memiliki perlindungan berupa watermark dan password do Komisi III. Manfaat dari pendokumentasian tersebut adalah untuk memberi kemudahan dalam mengakses dokumen pembahasan RUU dalam bentuk digital di cloud DPR RI;…

Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Buku yang berjudul Teori dan Panduan Praktik Pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini berusaha membentangkan teori-teori hukum dan perundang-undangan, dan bermuara pada teori perundang-undangan yang dikembangkan penulis, yaitu Teori Tiga Pilar Penentu Kualitas Produk Peraturan Perundang-undangan (Three Pillars of Quality of Legal Product), Serta metode perundang-undangan yang d…

Rancangan Undang Undang Tentang Perpustakaan Tahun 2007

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tim Kerja Penyusun Buku Proses Pembahasan RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kumpulan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 - 2009 yang dikumpulkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang-undan…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan UU Cipta Kerja - Muhammad Yaasiin Raya Buku ini berisi tentang penjelasan secara komprehensif tentang kajian hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian isinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengujian Undang-Undang Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusion…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Rekam jejak fraksi PKS dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)

RUU Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode omnibus law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan Undang-Undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Dalam menyikapi omnibus law cipta kerja, Fraksi PKS berpegang pada paradigma bahwa omnibus law hanyalah sebatas metode baru dalam perancangan undang-undang…