Hukum ketenagakerjaan di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum hak untuk mendapat pekerjaan setiap warga negara diatur dalam konstitusi, akan tetapi diatur juga dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban baik bagi pekerja/buruh maupun terhadap perilaku usaha atau pemilik perusahaan.

HUkum ketenagakerjaan di Indonesia

Buku ini ditulis mengupas mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara komprehensif mengenai negara hukum, sifat hakikat hukum ketenagakerjaan, unsur unsur hukum ketenagakerjaan, hukum perjanjian kerja dll semua di bahas dalam buku ini

Seminar Hukumonline.com

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengantar hukum perdata internasional Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 SUD p

Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia

Buku ini memberikan referensi tambahan dalam bidang Hukum Bisnis, khususnya berkaitan dengan isu0isu perkembangan hukum

Penegakan hukum di Indonesia

Dari berbagai kasus yang dikaji dalam buku ini, memperlihatkan respons yang beragam dalam masyarakat mulai dari perasaan kecewa sampai dengan hilangnya kepercaaan kepada para penyelenggara hukum. Masyarakat yang pada awalnya mempercayakan persoalan hukum itu kepada lembaga penegak hukum, kini mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut secara kritis. Lembaga penegak hukum saat ini tampak…

Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia

Buku ini tentang fenomena sosial kehidupan masyarakat dalam beragama dan berkepercayaan yang pada fase awal, agama dan kepercayaan merupakan totalitas sumber kearifan, budi luhur, cinta kasih, harmonis dan perdamaian. di antara sesama manusia Bahkan, memiliki payung hukum diatur dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan bagi agama dan kepercayaan itu.

Antropologi Hukum

Buku ini menguraikan berbagai perbuatan manusia yang menimbulkan hukum, misalnya perkawinan. Pranata tersebut merupakan bagian dari hukum perjanjian atau akad. Dari perkawinan ini, timbul hukum baru, yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri, adanya ikatan darah yang menimbulkan hak waris-mewarisi, hak perwalian, harta bersama, dan lainnya. Ada pula uraian tentang hubungan antarmanusia yang be…

Politik hukum pidana : perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perban…

Sejumlah kejahatan perbankan beberapa kali terjadi, dan seringkali menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Karenanya, dibutuhkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan tersebut. Buku “Politik Hukum Pidana” mengupas tentang perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dalam perspektif bank sebagai pelaku.

Perbandingan sistem hukum pidana

Metode perbandingan hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu menemukan jawaban yang tepat atas problem yang konkret ketika ada perbedaan sistem hukum di berbagai belahan dunia yang sebenarnya memiliki tujuan yang paling hakiki, yaitu memberikan ketertiban dan kedamaian kepada masyarakat di suatu negara, bahkan setiap negara. Perbandingan hukum bukanlah hukum atau ilmu hukum, seperti halnya hukum p…

Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum

Hukum (undang-undang) itu kejam, tetapi seperti itulah yang tertulis. Namun perlu diingat bahwa hukum itu didasari dengan nilai moral-etika karena tujuan hukum adalah untuk memelihara kepentingan orang banyak, bukan hanya sekelompok orang, dalam rangka menegakkan hak-haknya. Penggambaran sekilas wajah hukum tersebut di atas, membawa pada arti pentingnya untuk selalu “menengok kembali”, meny…

The Fundamentals Of Legal Drafting

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-316-18397-0

Deskripsi Fisik

xxix, hlm: 393, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Cetakan Biru : Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Kons…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, hlm: 176, 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

PERPU dalam teori dan praktik

elama ini kegentingan yang memaksa, sebagai syarat ditetapkan Perpu dalam Pasal 22, dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945 sehingga Perpu tidak dikategori sebagai undang-undang darurat (emergency law). Wewenang Presiden menetapkan Perpu termasuk kekuasaan yang tidak terbatas (unlimited powers) karena mengamputasi kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU, mengabaika…

Perkembangan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik

Ide pada buku ini melihat pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Meskipun bukan pilihan yang ideal, namun efektif dalam mengisi dan memperbaiki hukum acara pidana baik yang ada dalam KUHAP maupun undang-undang lain yang terkait dengan hukum acara pidana. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewena…

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia berdasarkan sistem adversarial

Hukum acara adversial mungkin orang awam susah mengejanya, dengan demikian dengan pendekatan lain penulisan akan kemukakan bahwa, hukum acara pidana yang akan dibangun penulis adalah hukum yang biasa ditampilkan dalam film-film Hollywood, Inggris ataupun drama Korea. Hukum yang dibangun adalah harapan dan keyakinan bahwa pengadilan menjadi satu-satunya jalan keluar dari masalah.

Tindak Pidana Internasional di dalam dan di luar Yuridiksi Mahkamah Pidana In…

Ada beberapa pembahasan dalam buku ini; 1) Membahas pengertian tindak pidana internasional dan tindak pidana trans nasional termasuk di dalamnya macam-macam dari keduanya. 2) Menguraikan upaya yang pernah dilakukan dalam rangka penegakan terhadap tindak pidana internasional. 3-4) Menguraikan pembagian tindak pidana internasional di dalam dan di luar yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. 5) …

Perbandingan Hukum Pidana

Dalam Era Globalisasi dunia sekarang ini semakin maju dan canggih tentunya menuntut hukum harus tetap dapat berjalan maupun penegakan hukum beriringan dengan perkembangan zaman tersebut.. kemampuan atau pengetahuan para sarjana hukum di Indonesia sekarang ini tidak hanya mengenal hukum indonesia, namun juga hukum negara lain karena kompetitor di masa depan bukan hanya orang Indonesia saja melai…

Hukum & peradilan konstitusi Indonesia : sebuah kajian teori dan praktik huku…

Buku ini berisi mengacu pada hukum acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan MK (PMK), serta diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi dan praktik, Didalamnya tidak hanya berisi uraian normatif yang didahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalaman komparatif. Dalam penggambaran hukum acara juga diuraikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam praktik per…

Ekstradisi : dalam sistem peradilan pidana

Sebagai salah satu instrumen penegakkan hukum, ekstradisi merupakan upaya represif dalam pengembalian pelaku kepada negara tempat kejahatan dilakukan guna m,enjalani proses hukum pidana. Gagasan pokok dalam buku ini adalah perlunya pembaruan terhadap landasan hukum pelaksanaan ekstradisi di Indonesia, dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perkembangan yang ada.