buku ini berisi tentang proses beracara di Mahkamah Konstitusi secara umum, yang mejelaskan teknik-teknik beracara di mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan serta proses-proses apa saja yang harus dilalui sampai dengan pada tahapan akhir. buku ini sangat penting manakala dirasakan ada kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi untuk menggunakan forum MK ketika terjadi dugaa…
Pandemi Covid-19 telah mengharuskan pemerintah Indonesia untuk bersikap dan merespons dengan keputusan yang cepat dan tepat. Salah satu hasil dari respons pemerintah pada masa awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dilaksanakan melalui penerbitan produk hukum peraturan perundang-undangan, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada masa periode awal penanganan pand…
Buku ini membahas hal ihwal kedaruratan akibat pandemi Covid-19 serta bagaimana peran negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan perlindungan dan pemulihan ekonomi dikala pandemi melanda yang melumpuhkan semua sektor. Buku ini juga mengupas bagaimana peran aktif masyarakat dalam mengawal Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sarat pro kontra dan berakhir judic…
Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…
Perkembangan hubungan antarnegara secara diplomatik semakin berkembang dikarenakan faktor persaingan global di abad ke-21. Di mana saat ini dengan adanya zaman Revolution of Industry 4.0 menjadi suatu tuntutan setiap negara untuk meningkatkan perkembangan negara dari segala aspek. Hubungan diplomatik untuk Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan di kala sebelumnya Indonesia mengaku…
In the book land,property and governance, we look at the use of law in anticipation of a deadlock because contracs cannot be executed. For example, housing contracts for low income people cannot be completed due to the Covid-19 pademic. We will discuss the legal comparison between before majeure, default, and rebus sic stantibus. The agreement assigns the duties, responsibilities, and obligatio…
Hingga saat ini dalam proses pembentukan perjanjian Internasional terkait dengan lingkungan hidup, subjek hukum Internasional khususnya negara, tetap memiliki peran utama. Walaupun demikian, peran dan keterlibatan entitas bukan negara tetap diperhitungkan, bahkan terkadang menjadi inspirator dalam merancang hingga mengimplementasikan perjanjian Internasional. Diharapkan dengan terbitnya buku in…
Kamus Istilah Hukum Populer ini dimaksudkan untuk konsumsi bagi semua kalangan, baik akademisi, praktisi maupun masyarakat umum. Perkembangan hukum di Tanah Air, menyebabkan istilah-istilah hukum banyak disitir di berbagai media massa ataupun elektronik. Untuk itu, kamus ini dapat membantu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum tersebut. Kamus ini memiliki beberapa kelebihan diant…
Pembahasan dan penjelasan mengenai sebab akibat atau kausalitas sangatlah penting dalam mengungkapkan kasus-kasus tertentu dalam hukum pidana, khususnya kejahatan terhadap nyawa. Dalam banyak kasus, sulit sekali menentukan perbuatan yang menjadi sebab, sehingga sulit menakar pertanggungjawaban pidana pelaku. Akibatnya sangat fatal, keadilan materiel tidak dapat ditegakkan. Sayangnya tidak banya…
Buku ini sangat menarik untuk dibaca dalam memahami konsep pemikiran tentang bagaimana pembaharuan hukum nasional Indonesia di era industri 4.0 dan era globalisasi ekonomi berorientasi cita hukum bangsa Indonesia, bagaimana akomodasi budaya huku kedalaman pendidikan hukum berkebudayaan era 4.0 di Indonesia.
Buku Hukum acara pidana ini berisi tentang sejarah pergantian HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana, manfaat hukum acara pidana, Hak dan Kewajiban penyelidik, serta sekilas mengenai komisi pemberantasan korupsi.
Buku ini memaparkan pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana; sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia; asas-asas hukum acara pidana; wewenang pengadilan untuk mengadili; ganti rugi dan rehabilitasi; perkara koneksitas; tahap-tahap proses pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana; surat dakwaan dan penuntutan; hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti; putusan p…
Hukum kewarisan Islam di Indonesia sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-7, yaitu sejak masuknya agama Islam ke Nusantara. Hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan oleh pemerintah kolonial belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan bagi umat Islam oleh pemerintahan Indonesia sebagai living law (hukum yang hidup) di tengah masyarakat muslim. B…
Hukum kewarisan Islam di Indonesia sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-7, yaitu sejak masuknya agama Islam ke Nusantara. Hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan oleh pemerintah kolonial belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan bagi umat Islam oleh pemerintahan Indonesia sebagai living law (hukum yang hidup) di tengah masyarakat muslim. B…
Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar. Adanya tuntutan kepada penyelenggara negara pemerintah untuk berubah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kini tak bisa lagi dinafikan. Begitu pula halnya dengan e…
Dalam buku ini, berisi KUHAP dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan hukum acara pidana yang tersebar dan atau diterbitkan diberbagai instansi. Termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang relevan. Selain itu, dimasukkan juga undang-undang setingkat KUHAP yang juga mengatur hukum acara pidana.
Buku ini mengajak untuk memahami secara komprehensif interaksi hukum negara dengan hukum adat, khususnya apakah hukum negara mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat? apakah pengakuan tersebut murni, hakiki, dan utuh (genuine) atau pengakuan yang semu (pseudo)? apa implikasi hukum dari pengakuan hukum negara yang seperti itu? dan bagaimana semestinya hukum negara memberi pengakuan t…
Buku ini membantu pembaca untuk memahami aspek hukum asuransi sebagai perjanjian dan lembaga transfer of risk yang bertambah fungsi menjadi lembaga investasi. Kupasan buku ini diawali dengan uraian lembaga asuransi yang selanjutnya mengupas tentang konsep investasi. Buku ini menyajikan teori hukum yang mendukung terjadinya pergeseran fungsi lembaga perasuransian menjadi investasi tersebut, di a…
Buku ini didedikasikan kepada Dr. Jufrina Rizal, dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan merupakan antologi dari tulisan para doktor yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dibimbing oleh beliau. Artikel-artikel dalam buku ini memang merupakan tulisan dalam bidang hukum. Buku ini dibagi ke dalam beberapa kluster: Filsafat Hukum, Hukum Pid…
Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah masalah kebijakan hukum pidana. Ide dasar dari perlindungan saksi adalah mempermudah, memperlancar proses peradilan pidana dengan cara memberi rasa aman terhadap saksi dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Buku ini menjelaskan dengan rinci tentang hukum perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi juga pengaturan per…