Buku Hukum acara pidana ini berisi tentang sejarah pergantian HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana, manfaat hukum acara pidana, Hak dan Kewajiban penyelidik, serta sekilas mengenai komisi pemberantasan korupsi.
Buku ini memaparkan pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana; sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia; asas-asas hukum acara pidana; wewenang pengadilan untuk mengadili; ganti rugi dan rehabilitasi; perkara koneksitas; tahap-tahap proses pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana; surat dakwaan dan penuntutan; hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti; putusan p…
Hukum kewarisan Islam di Indonesia sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-7, yaitu sejak masuknya agama Islam ke Nusantara. Hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan oleh pemerintah kolonial belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan bagi umat Islam oleh pemerintahan Indonesia sebagai living law (hukum yang hidup) di tengah masyarakat muslim. B…
Hukum kewarisan Islam di Indonesia sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-7, yaitu sejak masuknya agama Islam ke Nusantara. Hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan oleh pemerintah kolonial belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan bagi umat Islam oleh pemerintahan Indonesia sebagai living law (hukum yang hidup) di tengah masyarakat muslim. B…
Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar. Adanya tuntutan kepada penyelenggara negara pemerintah untuk berubah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kini tak bisa lagi dinafikan. Begitu pula halnya dengan e…
Dalam buku ini, berisi KUHAP dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan hukum acara pidana yang tersebar dan atau diterbitkan diberbagai instansi. Termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang relevan. Selain itu, dimasukkan juga undang-undang setingkat KUHAP yang juga mengatur hukum acara pidana.
Buku ini mengajak untuk memahami secara komprehensif interaksi hukum negara dengan hukum adat, khususnya apakah hukum negara mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat? apakah pengakuan tersebut murni, hakiki, dan utuh (genuine) atau pengakuan yang semu (pseudo)? apa implikasi hukum dari pengakuan hukum negara yang seperti itu? dan bagaimana semestinya hukum negara memberi pengakuan t…
Buku ini membantu pembaca untuk memahami aspek hukum asuransi sebagai perjanjian dan lembaga transfer of risk yang bertambah fungsi menjadi lembaga investasi. Kupasan buku ini diawali dengan uraian lembaga asuransi yang selanjutnya mengupas tentang konsep investasi. Buku ini menyajikan teori hukum yang mendukung terjadinya pergeseran fungsi lembaga perasuransian menjadi investasi tersebut, di a…
Buku ini didedikasikan kepada Dr. Jufrina Rizal, dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan merupakan antologi dari tulisan para doktor yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dibimbing oleh beliau. Artikel-artikel dalam buku ini memang merupakan tulisan dalam bidang hukum. Buku ini dibagi ke dalam beberapa kluster: Filsafat Hukum, Hukum Pid…
Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah masalah kebijakan hukum pidana. Ide dasar dari perlindungan saksi adalah mempermudah, memperlancar proses peradilan pidana dengan cara memberi rasa aman terhadap saksi dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Buku ini menjelaskan dengan rinci tentang hukum perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi juga pengaturan per…
Problem dasar keseluruhan pembahasan di dalam buku ini adalah sebuah pemikiran politik yang disebut Negara Hukum. Negara Hukum adalah dua terminologi mayor dalam pemikiran politik yang dikenal sejak zaman Yunani Kuno sampai zaman modern hingga kontemporer. Buku ini merupakan sebuah buku ajar wajib pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah Pemikiran Politik.
Buku ini disusun atas dasar kegelisahan ilmiah penulis oleh dinamika perkembangan hukum di Indonesia yang kurang berpijak pada realitas budaya hukum masyarakat Indonesia sendiri sebagai kausa materialis filosofi bangsa, yakni Pancasila. Produk hukum di Indonesia lazimnya justru berkiblat pada pemikiran-pemikiran barat sehingga konsekuensinya produk hukum kurang relevan dengan realitas kehidupan…
Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…
Memasuki 80 tahun usia Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, sejumlah representasi murid-murid Beliau menuangkan pemikirannya dalam buku ini. 26 tulisan yang dikompilasikan berusaha untuk menggali dan meneruskan pemikiran-pemikiran sang begawan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, yang kemudian dikaitkan dengan perkembangan terkini hukum pidana Indonesia. Buku ini menyajikan bahasan-bahasan kontemp…
Melalui buku ini penulis menyajikan pemaparan yang tuntas dengan pendekatan kasus dan perbandingan dengan Uganda, Bolivia, Indoa dan Amerika Serikat. Kiranya buku ini menambah khazanah pengetahuan dan menjadi pegangan para pengambil kebijakan serta bacaan para kaum akademisi.
Buku ini adalah lanjutan dari Buku Delik-Delik Ekonomi di Luar KUHP jilid 1, yang mengupas beberapa undang-undang khusus diluar KUHPidana yang terkait d=masalah ekonomi dan lingkungan hidup dengan menguraikan pasal demi pasal yang belum dibahas dalam buku jilid 1 sebelumnya.
Buku ini mengupas beberapa undang-undang khusus di luar KUHPidana yang terkait masalah ekonomi dan lingkungan Hidup dengan menguraikan pasal demi pasal, agar mahasiswa, penegak hukum, praktisi hukum lainnya lebih mudah memahami tentang; siapa subjek hukum, perbuatan yang dilarang, kualifikasi delik, apakah perbuatan delik biasa atau delik aduan, penerapan sanksi pidana pokok dan/atau pidana tam…
Buku ini ditulis bertujuan untuk menambah literatur yang memperbincangkan diskusus negara hukum secara khusus dengan panjang lebar. Bahan kepustakaan hukum yang memperbincangkan diskursus negara hukum dalam bahasa Indonesia dirasakan sangat jarang dan kurang. Padahal, asas negara hukum adalah satu fondasi sistem taat hukum, sistem ketatanegaraan, sistem konstitusi dan sistem politik negara Indo…
Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, sehingga dalam konstitusi memang terdapat aturan aturan hukum yang mengatur organ organ dalam negara, tata cara pembentukan organ organ tersebut, tata hubungan sesamanya, dan lingkungan kerja masing masing, serta berisi aturan aturan hukum mengenai tata hubungan Timbal balik antara negara dan warga nega…
Buku ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pembangunan dan pembaharuan hukum nasional Indonesia yang dirasa masih lambat dan di satu pihak harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat berkembang di mana saat telah masuk era Revolusi Industri 4.0 atau dikenal dengan istilah disruptive era menuju era Industri 5.0