Buku ini menawarkan alternatif pemikiran untuk memahami permasalahan pertanahan secara lebih komprehensif, meliputi perkembangan hukum pertanahan dan kebijakan pertanahan dalam berbagai dimensinya; reposisi hak atas tanah, hak ulayat, dan hak pengelolaan; dan isu-isu dalam perolehan tanah oleh pemerintah.
Buku dengan judul hukum merger, konsolidasi dan akuisisi (perspektif efisiensi dan efektivitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio pada penyelenggara jaringan bergerak seluler) berusaha membahas mengenai implementasi hukum merger, konsolidasi dan akuisisi dalam industri telekomunikasi baik dari segi teori dan praktek sekaligus. Materi materi yang disusun dalam buku ini didasarkan kepada rujuka…
Penyandang disabilitas apabila diberikan pilihan, tentu akan memilih hidup seperti manusia normal pada umumnya sebab keadaan yang tidak normal menyebabkan dirinya mengalami hambatan dalam menjalankan kehidupan namun bukan berarti hambatan tersebut menjadikannya pesimis melainkan banyak contoh yang menjadikannya lebih berprestasi di tengah kontestasi dengan manusia normal lainnya. Kepedulian ter…
Buku ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan dalam memahami relasi antara hukum dengan masyarakatnya, khususnya pada dimensi sosial yang lebih luas. Perkembangan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakatnya. Hukum suatu bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum bangsa lainnya. Kesadaran ini mendorong kita untuk lebih memahami perkembangan hukum dal…
REFORMASI yang digulirkan mahasiswa 1998 saatnya kembali direformasi. Pemerintahan setelah Orde Baru tak lebih baik dari pemerintah sebelumnya yang diturunkan, bahkan lebih buruk dari itu. Alasan mahasiswa meruntuhkan Orde Baru agar pemerintah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tapi kenyataan menunjukkan KKN justru semakin merajalela. Mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid pernah …
Polemik Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja dan/atau bukan sebagai pekerja menjadikan salah satu penyebab PRT tidak mendapat perlindungan hukum dari UU Ketenagakerjaan vis a vis RUU Cipta Kerja. Polemik tersebut semakin dipertegas oleh fakta historis bahwa kemunculan PRT merupakan proses sosial budaya masyarakat sehingga memunculkan ragam istilah yang variatif, seperti budak, abdi, ngenger, em…
Buku ini mengupas mengenai kebijakan-kebijakan pertanahan yang ada di Indonesia sebagai sarana untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Buku ini disusun dengan dasar Rencana Pembelajaran Semester, Satuan Acara Perkuliahan serta Kontrak Pembelajaran matakuliah Politik Hukum Pertanahan di Fakultas Hukum. Karenanya buku i…
Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Dengan cara bagaimana Hakim dapat menggali dan menemukan apa yang dapat menjadi hukum? Dengan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang didapat dalam proses pengadilan dapat ditemukan apa yang menjadi hukum itu. Komparasi penemuan hukum tidak saja dilakukan berdasarkan proses pengadilan yang berbeda (Indonesia, Singapura, Jerusa…
Manakala orang berbicara tentang hukum di Indonesia, sebuah pertanyaan besar mengemuka. Bagaimana pelaksanaan penegakan aturan hukum dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan itu? Buku ini berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan besar diatas. Dengan analisis yang tajam, buku yang berisi kumpulan artikel Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH ini membahas kaitan antara hukum dan manusia Indonesia, keku…
Sebagai sebuah lembaga yang pendiriannya didasarkan konstitusi, harus diakui, Komisi Yudisial mengalami begitu banyak persoalan. Selain kewenangannya yang dipangkas melalui uji maeri perundang-undangan, keberdaan Komisi Yudisial juga tidak jarang ditolak karena dianggap mengintervensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Posisi yang terpusat di Ibukota Jakarta juga menjadi halangan tersendiri dalam…
Buku ini mengulas fenomena pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Melalui UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, telah diatur berbagai hal berkaitan dengan pelayanan publik, yang harus dijadikan pedoman oleh aparat penyelenggara pelayanan publik. Di samping melakukan pengaturan, …
Buku ini sangat berguna dan membantu mahasiswa dalam memahami hukum lingkungan internasional dan Indonesia tentang pengaturan pencegahan peruabahan iklim. Buku ini diharapkan dapat membantu Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanana dan juga DPR RI untuk memformulasikan perubahan yang patut pada peraturan perundang-undangan yang ada ke arah yang lebih baik guna penegakan hukum yang menj…
Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…
Buku seri kelima ini memfokuskan kepada pembahasan Hukum telematika dan hukum media siber. Pertimbangan menekankan pembahasan masalah ini, karena tuntutan kekinian bahwa semua ruang maya sudah dipenuhi dengan digitalisasi. Kebebasan berkomunikasi dan berkarya dalam berbagai corak sebagai inovasi serta keasi, sangat rentan dengan aspek hukum. Buku ini dapat menjadi referensi menghadapi permasala…
Buku ini memaparkan secara konfrehensif aspek yuridid dari harta bersama dengan segala anasir yang terkait di dalamnya. Dalam buku ini diketengahkan terlebih dahulu kedudukan harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia. ada hal yang secara khusus dibahas dalam Bab 2, yaitu keterkaitan antara harta bersama dengan penjaminan serta implikasinya dalam penyelesaian gugatan harta bersama yang sedang…
Lelang bagi sebagian masyarakat memiliki kesan bahwa barang yang dijual melalui lelang merupakan hasil kredit macet atau kredit bermasalah, padahal pembelian lelang adalah salah satu di antara bentuk jual beli. Buku ini merupakan sebuah uoaya untuk meluruskan dengan mengenalkan aspek hukum dalam praktek lelang di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pemaparan perjanjian jual beli…
Tidak adanya undang-undang khusus tentang hak pengelolaan Iahan untuk investasi dan disinkronisasi norma dari pusat hingga daerah terkait perizinan hak pengelolaan lahan untuk investasi menyebabkan perkembangan investasi di Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura. dan Selandia Baru, sehingga Hakikat Hak Pengelolaan Lahan untuk Kemanfaatkan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat I…
Analisis komprehensif dalam penulisan buku ini memperbandingkan antara cessie dan hawalah dalam pandangan perdata umum dengan fikih sehingga dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembahasan buku ini telah menemukan titik terang seputar pengalihan utang piutang dalam konsep hukum perdata maupun dalam sistem ekonom…