Lampiran Komite Penyelidikan Pandangan di Belanda Mengenai Lokasi Wilayah Seberang Laut di Kerajaan dapat anda temukan secara detail dalam buku atau dokumen arsip ini. Buku ini dibuat atas keputusan kementrian Belanda pada tahun 1945 dan diterbitkan di Den Haag sebagai pusat pemerintahan Belanda.Dalam buku ini hal hal yang akan anda temukan diantara lain adalah Tinjauan tentang organ administra…
Hukum Pidana Hindia Belanda dijabarkan dan dibahas salam buku ini. Alting dalam kata pengantar buku ini menjelaskan sedikit maksud dan tujuan dari diterbitkannya buku ini " Kemudian pada tanggal 16 September lalu. Pensiunan Rektor Magnificus, yang melaporkan dari tempat ini tentang nasib Universitas ini setahun yang lalu, ditegaskan olehnya bahwa jumlah guru besar akan ditambah agar lembaga ter…
"Buku ini berisi seputar sketsa hukum acara perdata Belanda. Umat manusia hidup dalam masyarakat, tatanan tertentu dan tatanan hukum harus berlaku dalam hal ini. Setiap pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran, serta sebagai gangguan keseimbangan yang harus diperbaiki secepat dan sebaik mungkin. Dalam tatanan negara, setiap bagian masyarakat (individu atau subjek hukum ciptaan manusia) me…
"Buku ini mengupas tuntas pengelolaan Belanda atas Jawa selama tiga abad. Jawa adalah rantai kedua dari pulau-pulau besar yang membentang dari semenanjung Malaya hingga Australia. Panjangnya yang terbesar adalah lebih dari seribu mil, jarak yang kira-kira setara dengan jarak dari New York ke Louisville atau Charleston, atau di dunia lama dari Paris ke Wina. Luas pulau itu tidak lebih dari seper…
"Buku ini merupakan buku pegangan untuk praktek hukum administrasi Belanda. Terutama untuk layanan pendidikan mandiri bagi calon walikota, sekretaris dan pejabat di sekretariat. Tujuan dari buku ini adalah untuk mempromosikan pengetahuan tentang apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan “kesehatan masyarakat”. ""Kesehatan masyarakat"" bukanlah jumlah keseluruhan dari ke…
Buku ini memuat usulan-usulan balasan surat untuk kepentingan korespondensi dalam lima bahasa, yakni bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Spanyol. Usulan-usulan korespondensi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pertama dengan bahasa Belanda yang membahas mengenai kepentingan dasar surat-menyurat dan kepentingan korespondensi bisnis. Kepentingan …
Buku dengan tebal 44 halaman ini diterbitkan pada tahun 1895, berisi mengenai catatan perjalanan Röell sebagai laksamana madya. Ia pada saat itu juga berperan sebagai ajudan ratu dalam pelaksanaan tugas luar negeri. Röell menjelaskan perjalanannya secara personal dan detail dalam mengarungi lautan Hindia Belanda, seperti tugas sehari-hari yang juga berkenaan dengan para laksamana madya lainn…
Buku ini ditulis semata-mata untuk memberikan gambaran kepada pembaca non-ahli tentang garis besar Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan masalah yang muncul di dalamnya. Hubungan politik di Asia Timur yang telah berubah dengan cepat dalam beberapa dekade terakhir, sekarang menempatkan tuntutan yang sama sekali berbeda pada Angkatan Laut daripada yang sebelumnya dapat diberlakukan. Karenanya, beber…
Dalam buku ini, terdapat pembahasan berupa opini-opini dan catatan yang ditulis oleh A. J. M. van Wessem mengenai rancangan undang-undang armada yang mengatur armada laut Belanda di Hindia Belanda bernama De Vlootwet. De Vlootwet 1924 adalah RUU yang diajukan oleh Menteri Keuangan Hendrikus Colijn pada tahun 1923 yang bertujuan untuk menetapkan komposisi dan kekuatan angkatan laut dan pembangun…
Nederburgh menuliskan bahwa masa depan menarik minat kita. Tetapi untuk membahasnya diperlukan pengetahuan masa lalu yang mengarah pada masa kini. Tidak ada bedanya antara manusia dan organisasinya dengan benda-benda hidup di alam. Mereka tumbuh: telah berkembang dari yang dulu, menjadi titik awal dari apa yang akan datang. Tanpa pertumbuhan, tidak ada situasi baru yang dapat berkembang dengan …
Buku ini adalah edisi keenam dari pekerjaan Louter tentang hukum konstitusional Hindia. Buku ini tidak hanya mengedepankan suplementasi dan perbaikan konten secara hati-hati, sejauh gambaran yang jelas tentang situasi hukum pada saat itu tampaknya memerlukan hal ini, tetapi terlebih lagi buku ini berusaha untuk meningkatkan taraf ilmiah melalui pengenalan teoritis dan penjelasan historis yang l…
Buku ini merupakan jilid kedua dari HukumTata Negara Belanda dan juga merupakan edisi ke-3 hasil amendemen. Pada jilid ini terdapat banyak perubahan dan penambahan dibandingkan dengan jilid sebelumnya. Terdapat banyak perubahan pada hukum yang tertuang di buku ini, seperti perubahan hukum provinsi, Undang-Undang baru pada konstitusi Hindia-Belanda, rancangan-Kan untuk amendemen Undang-Undang Ko…
Buku ini memuat tentang Yurisdiksi Gubernur Jenderal terkait dengan Perundang-Undangan di Hindia-Belanda dan terdiri dari lima bagian. Bagian satu berisi periode 1609-1814 dan periode 1814-1848. Bagian kedua berisi Konstitusi tahun 1848 dan Peraturan Pemerintah tahun 1854. Bagian ketiga berisi Konstitusi tahun 1922, Konstitusi Hindia, Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, serta Gubernur Jenderal …
Buku ini berisi tentang perbandingan Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Pada pendahuluan buku ini dijelaskan bahwa banyk orang yang kesulitan untuk mempelajari Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda dan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda karena penamaan dan urutan pasal yang berubah setelah diame…
Buku ini berisikan empat bagian besar yaitu Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda (ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926), Ketentuan Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda yang belum berlaku, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten. Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda terdiri dari dua belas bagian. Ketentuan Undang-Undang tentang Kons…
Buku ini berisi tentang Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Terdapat pasal-pasal Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang terdiri dari dua belas bagian dan satu ketentuan akhir. Kemudian, Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari sebelas bagian dan satu ketent…
Dokumen ini seharusnya didahului oleh sebuah buku tentang hukum konstitusional Belanda-India yang pasti. Ini dimaksudkan sebagai pembenaran untuk sistem yang diikuti di dalamnya. Buku itu tetap belum selesai karena situasinya. Mungkin bisa menyusul nanti '). Dalam pernyataan saya, saya sebisa mungkin menghindari polemik. Sebentar lagi akan jelas apa pendapat saya tentang PAUL SCHOLTEN, TER HAAR…
"Buku ini merupakan laporan Komite Pengkajian Konstitusi Negara Hindia-Belanda yang ditetapkan oleh keputusan pemerintah tanggal 17 Desember 1918 No.1. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 adalah pembahasan menyeluruh tentang keadaan politik di Hindia Belanda, seperti kebutuhan untuk pembentukan sebuah konstitusi, pemerintahan, hukum mengenai perbedaan ras antara pribumi dan Orang Belanda y…
Buku ini berisi tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1948. Pada bagian awal buku terdapat penjelasan sejarah secara singkat terkait hubungan antara amendemen Undang-Undang Dasar 1948 dengan terbitan ‘Undang-Undang Dasar 1938’ yang dipublikasi oleh Mr L. A. Kesper. Hal tersebut bertujuan agar para pembaca dapat memiliki gambaran umum tentang perubahan antara Undang-Undang Dasar 1938 dan 194…
Buku ini merupakan sebuah karya disertasi akademik untuk memperoleh gelar Doctor of Laws, di Rijks-Universiteit Leiden atas kewenangan rectoor-magnificus Mr. S. J. Fockema Andreae, Guru Besar fakultas Hukum, dipertanggungjawabkan pada fakultas di hari Jumat tanggal 7 November 1893, pukul 03.30. Ketika, pada bulan Oktober 1888, Pemerintah, melalui revisi sebagian dari undang-undang tanggal 28 Ju…