Tindak pidana terhadap kehormatan

Buku ini secara komprehensif mengkaji seluk beluk kejahatan terhadap kehormatan berdasarkan ketentuan dalam KUHP disertai dengan yurisprudensi, yang meliputi istilah dalam tindak pidana terhadap kehormatan, bentuk-bentuk tindak pidana kehormatan seperti penistaan, fitnah, dan penghinaan; tindak pidana terhadap kehormatan khusus seperti penghinaan terhadap presiden dan wakilnya, kepala neg…

Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara

Pemahaman hukum pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime law) menjadi sangat penting, ketika banyak orang yang mengalami “sindrom teknologi”, yaitu rasa ketakutan yang berlebihan karena khawatir menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan cybercrime. Karena itu, sangat wajar apabila saat ini banyak kalangan menginginkan pemahaman secara benar tentang apa cybercrime, bagaimana karak…

Fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan perdagangan organ tubuh manusia

Transplantasi ginjal merupakan terapi paripurna bagi penderita gagal ginjal terminal. Penambahan kasus gagal ginjal terminal tidak sebanding dengan donor yang tersedia. Akibat minimnya donor ginjal, sebagian orang memanfaatkan peluang ini dengan mengkomersiilkan ginjalnya. Bagi resipien yang ingin mendapatkan donor dengan cepat, para keluarga pasien pergi ke tempat transplant tourism untuk mend…

Mengadili Dewan Gubernur Bank Indonesia: catatan akhir perjalanan karir

Burhanuddin Abdullah dijatuhi hukuman karena pada hari ke-11 dia menjadi gubernur BI mempimpin rapat dewan gubernur BI tanggal 3 juni 2003, meyetujui kesimpulan rapat-rapat sebelumnya untuk menggunakan dana YPPI. Majelis Hakim (kecuali seorang yang mengajukan beda pendapat) menganggap uang tersebut meskipun tidak termasuk lagi dalam laopran tahunan BI, namun masih uang Negara karena YPPI sebaga…

Hukum Pidana Lingkungan

Buku ini terkait hukum pidana lingkungagn yang secara umum memuat lima hal. Buku ini sangat berguna bagi dosen, peneliti, penegak hukum, mahasiswa, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak yang concern dengan isu hukum pidana lingkungan

Bale Mediasi Dalam Pembaruan Hukum Nasional

Bale Mediasi sebagai tempat penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan adalah bentuk alternatif penyelesaian perkara pra yustisia sangat penting mendapatkan legitimasi berupa payung hukum dan pengakuan dari penegak hukum dalam rangka pembaruan hukum nasional yang selama ini hanya mengatur tindakan-tindakan hukum pro yustisia yakni penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriks…

Leidraad voor Reclasseering in Nederlandsch-Indië

Buku ini membahas pedoman masa percobaan pidana (probation period) di Hindia Belanda. Buku ini dibagi menjadi enam (6) bab. Bab pertama membahas apa esensi dari masa percobaan. Bab kedua memuat tentang masa percobaan untuk penjara serta hukuman bersyarat. Bab ketiga berisi tentang masa rehabilitasi setelah hukuman penjara dan rilis bersyarat dari penjara. Bab keempat membahas metode serta aktiv…

Inleiding tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht

"Buku dengan judul ‘Inleiding tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht’ karya Suringa merupakan buku pengantar studi hukum pidana Belanda. Hukum pidana adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Kata ini pertama-tama digunakan untuk menunjuk seluruh peraturan yang menentukan kondisi di mana hak atas hukuman muncul untuk negara dan peraturan yang menentukan terdiri dari apa hukuman …

Militair Straf- en Tuchtrecht (Geschiedenis van het Wetboek van Militair Stra…

Buku ini adalah buku yang membahas tentang Hukum Pidana dan Disiplin Militer (History of the Military Criminal Code). Jika pembuat undang-undang, dalam klasifikasi dan rangking kejahatan dalam KUHP, memiliki alasan kuat untuk menahan diri dari membuat pemekaran utama serta menerapkan subdivisi, alasan yang sama tentu berlaku untuk gelar semacam itu dalam KUHP Hukum Pidana Militer . Oleh karena …

Het Strafrecht in Nederlandsch-Indië

Buku ini adalah buku panduan hukum pidana di Hindia Belanda. Ditulis oleh W. De Gelder sebagai wakil presiden pengadilan tinggi Hindia Belanda dan disunting oleh M. S. Koster yang berperan sebagai presiden dewan pertahanan Garut. Terdiri dari 325 halaman, buku ini memuat 81 artikel yang memaparkan pengertian lengkap serta kebijakan perihal-perihal yang berkaitan dengan hukum pidana berlaku di …

Het Wetboek van Strafrecht en Het Wetboek van Strafvordering (tweede, vermeer…

Buku ini adalah edisi kedua yang sudah diperbesar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada edisi ini telah dicantumkan beberapa penambahan, yaitu ketentuan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tarif biaya pengadilan untuk masalah hukum pidana, hukum ekstradisi yang baru disahkan dalam Undang-Undang 13 Mei 1927, perubahan Lembaran Negara no.…

De wetboeken van strafvordering en strafrecht

Buku ini memuat kode acara pidana dan hukum pidana. Seperti judulnya, buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kode acara pidana dan bagian kedua kedua adalah kode hukum pidana. Pada buku ini juga terdapat daftar singkatan untuk mempermudah membaca istilah di dalamnya. Kode acara pidana dan hukum pidana dengan amandemen yang dibuat dengan berbagai amandemen sampai dengan 1906 dan…

Wetboek van Strafrecht met Aantekeningen en Verklaringen (tweede druk)

Buku ini bukan hanya berisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi terdapat juga catatan serta pernyataan dari W. L. H. Koster sebagai penulis. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sering kali kata ‘opzettelijk’ (dengan sengaja), ‘Schuld’ (kesalahan), dan ‘wederrechtelijk’ (melawan hukum) disebutkan. Namun, masih terdapat kesalahan penafsiran terhadap kata-kata itu. Seperti cont…

Indisch Strafrecht

Hukum Pidana Hindia Belanda dijabarkan dan dibahas salam buku ini. Alting dalam kata pengantar buku ini menjelaskan sedikit maksud dan tujuan dari diterbitkannya buku ini " Kemudian pada tanggal 16 September lalu. Pensiunan Rektor Magnificus, yang melaporkan dari tempat ini tentang nasib Universitas ini setahun yang lalu, ditegaskan olehnya bahwa jumlah guru besar akan ditambah agar lembaga ter…

Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-543-097-1

Deskripsi Fisik

xiv, 422 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.77 PAR H

Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum …

Penegakan hukum pidana di Indonesia menemukan dua masalah besar, yaitu menumpuknya berkas perkara di pengadilan dan over kapasitas di lembaga permasyarakatan. banyak cara dan upaya yang telah ditempuh, salah satunya dengan usaha memperkenalkan kembali model-model penyelesaian alternatif di luar sIstem peradilan pidana. Salah satu model yang dimaksud adalah dengan gagasan memberlakukan kembali p…

Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif

Buku ini membahas antara lain tentang: mengenai kekuasaan kehakiman dan kebijakan penuntutan, penegakan hukum represif positivis, penyelesaian sengketa pidana berbasis keadilan restoratif, penerapan prinsip keadilan restoratif dan kebijakan penyelesaian perkara berbasis keadilan transformatif.

Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana

Penemuan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim (dalam tugasnya) juga oleh orang-orang yang bekerja di bidang hukum, seperti dosen, jaksa, polisi, pengacara, dan orang-orang yang bekerja di bidang hukum, ternyata buku atau tulisan tentang penemuan hukum, baik yang sifatnya ilmiah maupun praktis, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia masih sangat sedikit. Buku ini dapat menamb…

De Deskundige in de Nederlandsch-Indische Jurispdrudentie. Studie van Materie…

Buku ini membahas mengenai ahli dalam kasus hukum Hindia, sebuah studi hukum pidana substantif. Badan Arsip untuk Kriminologi, Antropologi Kriminal, dan Kriminalistik di German berpendapat pada tahun 1932, “Ketika menyelidiki tindak pidana terdapat beberapa bukti berharga diabaikan, hanya para ahli hukum yang dapat memberikan layanan yang tepat”. Keberadaan seorang ahli dalam sebuah proses …

Vereenvoudiging van het Strafprocesrecht voor Europeanen: Toelichting en ontw…

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…