Buku berisi tentang prosedur-prosedur penting untuk menjadi anggota baru parlemen dan mampu terkait dengan isu-isu parlemen dan mampu berkooperasi dengan House of Commons dan segala prosedur aturan-aturan yang berlaku. Tiga fungsi House of Commons yang dibicarakan dalam buku ini antara lain; Fungsi utama adalah untuk berpartisipasi dalam proses legislatif melalui pembahasan dan pengesahan RUU …
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI Tahun 2013 ini disusun dengan menggunakan sistematika 6(enam) nomenklatur program DPR RI yaitu: Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran, Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Program Penguatan Kelembagaan, Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. …
Realisasi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dari triwulan I 2020 (Rp.210,7 triliun) atau turun 4,3 persen dari triwulan II. penurunan ini merupakan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. dalam menarik minat dan mempermudah peluang masuknya investasi serta mengurangi kehawatiran dari rendahnya tingkat kepercayaan inves…
buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang nomoe 56/prp/tahun 1960tentang penetapan luas tanah pertanian di 3 daerah yang dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini bentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan udang-undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dap…
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2012 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal dalam menyusun serta mengusulkan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan besaran kebutuhan anggarannya. Pedoman ini memuat arah kebijakan untuk masing-masing program juga dilengkapi dengan lampiran matriks arah kebijakan dan egiatan, ketentuan p…
Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan bagi BURT dalam menjalankan tugas pengawasannya. Semangat yagn diusung dengan lahirnya pedoman ini adlah untuk melakukan penataan dan menciptakan mekanisme pengawasan internal guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan y…
Tentu masyarakat masih ingat dengan lirik lagu Meraih Bintang yang dinyanyikan oleh Via Vallen untuk mengajak masyarakat untuk mendukung Asian Games 2018. Promosi Asian Games yang semula kurang meriah, tiba-tiba menyentak setelah Presiden Joko Widodo sendiri turun tangan turut mempromosikannya dan juga kemudian Via Vallen telah mampu menggoyangkan publik dengan lagu populernya.
Masalah ketenagakerjaan terus menjadi topik aktual akhir-akhir ini, terlebih sejak runtuhnya Pemerintah Orde Baru dan berlakunya kebijakan Otonomi Daerah. Berbagai masalah ketenagakerjaan bermunculan dan tidak dapat semuanya diatasi, karena kewenangan masalah ketenagakerjaan kemudian dipegang oleh Pemrintah Daerah, dan tidak semua Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang tinggi terhadap masala…
Buku dengan judul desentralisasi fiskal dan persaingan usaha: kebijakan pendukung perekonomian daerah, memiliki tujuan perumusan kebijakan optimalisasi instrument kebijakan sektor keuangan dan persaingan usaha dalam percepatan perkembangan dan pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional. Buku terdiri atas tiga sub-tema dengan sekuensi dan konektivit…
Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para Pimpinan Pemerintahan dan Negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran …
Buku ini menyajikan perkembangan keamanan nasional masyarakat Timor Leste pasca restorasi kemerdekaan 20 Mei 2002. Buku ini menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kerja sistem terpadu (integrated system) keamanan nasional dan kemungkinan perubahan yang dilakukan pada masa yang akan datang.
Konsep kebijakan publik mengalami perkembangan yang cepat, selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial masyarakat, kondisi ekonomi bahkan relasi negara dengan dunia internasional. Pandangan tentang peran pemerintah yang begitu dominan dalam perumusan kebijakan pulik sudah harus dipinnggirkan. Good governance memberikan peluang bagi aktor kepentingan untuk terlibat d…
Mengemukakan instrumen-instrumen penentu dan strategis yang digunakan oleh negara-negara di dunia dalam membangun bangsanya, sekaligus menawarkan pemikiran-pemikiran alternatif dalam kondisi dan karakter Indonesia
Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.
Kebijakan (policy) merupakan suatu ketentuan yang menunjukkan arah dan pedoman untuk bertindak. Salah satu indikator kebijakan yang baik adalah dibuat secara ilmiah, yaitu suatu kebijakan yang dibuat secara rasional dan berdasarkan data yang lengkap, akurat dan up-to-date. Dalam buku ini dikemukakan berbagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian kebijakan, yaitu metode penelit…
Dalam era yang konon penuh semangat perjuangan untuk rakyat banyak ini, masih terjadi wakil rakyat terlibat suap dan korupsi; birokrat yang sewenang-wenang dan lebih propemilik modal daripada prorakyat. Buku ini merupakan himpunan makalah berikut reportas
Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalah yang berujung pada sengketa kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di satu sisi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain pemerintah pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang…