Buku ini merupakan edisi revisi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga ada penambahan peraturan yaitu yang disahkan tahun 2002 - 2004. Namun dilengkapi dengan peraturan kepegawaian yang pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.
Buku ini mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang hukum sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari pengertian dan diversifikasi sumber daya alam; asas-asas pengelolaan sumber daya alam; pandangan terhadap sumber daya alam; kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari masa colonial Hindia Belanda dan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai Era Reformasi. Buku ini tepat dijadikan se…
Komentar Undang undang Hak Cipta ini adalah suatu upaya untuk memasyarakatkan hukum hak cipta dan mendorong pemerintah untuk menegakkan hak cipta dan hak terkait secara lebih baik.
Buku ini merupakan isi lampiran B dari Lembaran Provinsi Jawa Timur pada tahun 1938. Serie B dari buku ini membahas tentang pengumuman peraturan kotamadya. Adapun kotamadya yang tercantum dalam buku ini adalah Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolingo, Surabaya.
"Buku ini berisi tentang peraturan umum pelaksanaan pekerjaan dan perlengkapan konstruksi yang dibutuhkan untuk Departemen Perang di Hindia-Belanda (Departemen Teknik). Buku ini terbagi menjadi 2 bab. Bab pertama merupakan ketentuan yang bersifat administratif dengan keputusan pemerintah tanggal 11 Oktober 1910 No. 13. Bab kedua merupakan ketentuan yang bersifat teknik dengan disposisi komandan…
Buku Provinsi Jawa Barat ini membahas Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tidak termasuk yang menyangkut PNS. Di dalamnya dimuat berbagaimacam peraturan, seperti peraturan tentang pajar dan denda, penangkapan ikan, pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, lembaga pemadam kebakaran, perlindungan satwa liar, kelistrikan, hingga keputusan fiskal Jawa Barat. Banyak lagi peraturan la…
Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan pembangunan bangsa dan merusak sendi-sendi politik sosial di Indonesia. Oleh karena itu, telah banyak muncul gagasan strategi pemberantasan korupsi dan cara pencegahannya di berbagai aspek, termasuk dari perspektif aparat penegak hukum. Buku ini merupakan kajian tentang peran hakim dan penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi yang banyak d…
Buku ini memuat laporan pemakaman yang disusun oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada 1928. Pada tahun 1926, penulis diminta untuk membentuk peraturan untuk pemakaman umum dan pemakaman swasta. Peraturan tersebut dibuat tidak hanya dari sudut pandang kebersihan dan pembuangan sisa-sisa manusia, tetapi juga tradisi serta adat-istiadat berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Dilihat dar…
"Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai 25 tahun asuransi sosial. Pada kata pengantar, penulis menjabarkan sejarah singkat mengenai asuransi sosial. Tahun 1903 tanggal 1 Februari, Undang-Undang Kecelakaan 1901 berlaku secara penuh dan dengan itu juga asuransi sosial di Belanda diperkenalkan dan dengan itu pula Bank Asuransi Nasional yang sebelumnya hanya melakukan persiapan dapat menjal…
Secara garis besar, buku ini merupakan buku panduan Hukum Penerbangan dan Peraturan Lalu Lintas yang ditujukan untuk ujian sertifikat pilot. Hukum Penerbangan yang dibahas dalam buku ini antara lain adalah definisi pasal-pasal yang berkenaan dengan hukum penerbangan, yakni definisi Hukum Penerbangan itu sendiri, Jadwal Pemeriksaan Pra-Penerbangan, Hukum Bencana Penerbangan, Undang-undang Pengaw…
"Buku ini membahas tentang hukum bioskop. Sudah menjadi kebiasaan untuk membedakan sistem yang berbeda dalam menangani bahaya moral dan sosial dari industri perfilman yang masih dini namun sangat berkembang. Di satu sisi sistem dihubungkan dengan pandangan yang dimiliki seseorang tentang nilai kinematografi dan di sisi lain sistem dihubungkan dengan tugas-tugas berbeda yang dipercayakan seseora…
Buku ini berisi tentang prosedur serta aturan mengenai pemilihan kepala desa di Jawa dan Madura. Hak memilih kepala desa ditetapkan pada tahun 1819 oleh Komisaris Jenderal (Commissaris-Generaal) pada maklumatnya yang dikeluarkan di tahun yang sama. Buku ini menjelaskan lebih lanjut tentang Syarat Pemerintah (Regeeringsreglement) pasal 71 yang mengatur prosedur pemilihan kepala desa.
Pada buku ini penulis berniat untuk memasukkan semua peraturan mengenai pajak dan juga peraturan kota di bidang perpajakan. Namun, itu semua tidak dapat dituliskan secara menyeluruh karena adanya permasalahan kepada penerbit, sehingga buku ini hanya berfokus pada peraturan pajak yang ada di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Meskipun tidak langsung bersinggungan dengan per…
Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Di samping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum perburuhan dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan
Buku ini berisi tentang pengaturan perlindungan merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya dibahas mengenai pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Merek, persaingan usaha tidak sehat dan prinsip ikhtikad baik; perkembangan perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis sebelum dan pasca berlakunya perjanjian TRIP's; beberapa kasus dan pelanggaran merk dan…
Buku ini memuat serangkaian peraturan kepegawaian terkait hak dan kewajibannya yang saling timbal-balik.
Penerbitan buku ini disusun secara kronologis dan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar. Pertama ialah bagian umum yang memuat peraturan serta putusan-putusan Menteri Perburuhan, tentang perkembangan organisasi Kementerian Perburuhan. Bagian kedua memuat Undang-Undang, peraturan-peraturan, putusan-putusan, serta pengumumna-pengumuman Menteri Perburuhan mengenai persoalan-persoalan buruh di Indon…
Buku Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Impor Tahun 1999 ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan tata cara dalam hal Kepabeanan berdasarkan surat-surat keputusan.