/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 80" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Perundang -Undangan\"'" ]
Perancangan peraturan perundang-undangan/legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundagan dan penyebarluasan. Permasalahan yang muncul dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah adalah adanya pertentangan antara satu …
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 8 No. 3 - September 2011 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan. Antara lain: Perjudian nyawa dan peradilan sesat tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi oleh A. Ahsin Thohari; Pekerja oursourcing dalam undang-undang ketengakerjaan oleh Nova Asmirawati; ktidakpastian hukum pengauran oursourcing dalam Undang-undang Nomor…
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 5 No. 2 - Juni 2008 membahas topik utama iklim penanaman modal di Indonesia; menampilkan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum, antara lain: Peranan hukum pasar modal dalam perkembangan ekonomi Indonesia oleh Indra Safitri; Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan iklim penanaman modal di Indonesia oleh …
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1 April 2012 membahas topik utama kesetaraan gender dalam aturan hukum dan implementasinya. Berisi artikel-artikel ilmiah, seputar gender: Aspek konstitusionalitas kesetaraan gender dalam hak assasi manusia oleh A. Ahsin Thohari; Kesetaraann gender dalam aturan hukum dan implementasinya di Indonesia oleh Niniek Rahayu; Parameter kesetaraan gender dalam pemb…
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009 ini membahas topik utama kajian teknis peraturan perundang-undangan. Berisi artikel-artikel ilmu hukum: Politik hukum perundang-undangan oleh: Andi Mattalatta; Landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan oleh Machmud Aziz; Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan oleh Sri Hariningsih; Sanksi admin…
Penulis menyusun buku ajar ini dengan memperhatikan perkembangan terbaru dibidang perundang-undangan. Upaya untuk meningkatkan kualitas legislasi telah melahirkan teori legisprudensi untuk menilai kualitas legislasi dimulai dari refleksi terhadap negara hukum modern. Buku ini memaparkan konsep-konsep penting dalam ilmu perundang-undangan agar permasalahan hukum yang kompleks dapat dijawab denga…
Indonesia merupakan negara berdasar hukum, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan atau bersumber kepada UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangn harus mencerminkan atau merupakan penjabaran dari sistem dan asas sosial, politik, dan hukum yang ada dalam pembukaaan dan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 945
UU Nomor 36 Tahun 2009, Buku I dan II
Buku ini sebagai respons atas berbagai persoalan atau kontroversi yang timbul di dalam masyarakat mengenai masalah-masalh konstitusi dan ketatanegaraan setelah dilakukannya amandemen atau perubahan atas konstitusi, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Buku ini mulanya adalah disertasi penulis dimana pada dasarnya untuk mewacanakan adanya demokrasi partisipatoris dalam proses pembentukan perundang-undangan guna menghasilkan produk perundang-undangan yang responsif. Oleh karena itu buku ini berisi sumbangan pemikiran berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan
Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang ses…
Buku materi ajar ini membahas mengenai landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perunda…
Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain seperti Hukum Acara Pidana dan Perdata. Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat confentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingannya satu sama lai…
Buku ini adalah rentetan pemikiran yang berantai dari filosofis teoretik ke praktik aktual tentang perundang-undangan di Indonesia, yang selama ini belum ada Communis opinio doctorum, sehingga belum tercipta kesatuan pandang tentang struktur, materi dan juga terminologi yang mencakup dalam ilmu dan pengetahuan perundang-undangan.
Buku ini diberi judul Dinamika Perundang-undangan di Indonesia dikarenakan dalam buku tersebut perkembangan dan pergantian berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan berbagai pandangan dalam bidang legislasi. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu negara hukum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi…
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambalang, antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas,tahap persiapan,tahap penyusunan RUU,tahap perumusan,tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR,sampai tahap pengesahan,pengundangan,dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
UU Nomor 29 Tahun 2000, Buku I dan II
Berdasarkan perspektif hukum, buku ini membahas mengenai: Problematika dan konsep kesejahteraan hakim dalam RUU tentang jabatan hakim;Monopoli dalam perspektif Undang-undang No.13 Tahun 2016 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Sedangkan dari perspektif ekonomi, dibahas mengenai urgensi pembentukan RUU tentang Sistem pengawasan intern pemerintah. Dari perspektif hukum yang menganalisa konsep kese…