Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan, Kekuasaan dan Acar…

UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kotamadya Daera…

UU Nomor 4 Tahun 1993

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 25 Tahun 1997, Buku I, II, III, IV dan V

Himpunan peraturan pemerintah RI tentang Usaha Jasa Konstruksi dan petunjuk p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789792651645

Deskripsi Fisik

x,374 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 620 HIM

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang-undan…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan UU Cipta Kerja - Muhammad Yaasiin Raya Buku ini berisi tentang penjelasan secara komprehensif tentang kajian hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian isinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil & persyaratan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 626 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.008 PER

Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, dengan nomenklatur UU.No.11 Tahun 2020, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama para kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malahan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pe…

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik

Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai P…

Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Buku ini merangkum isu produk halal bagi umat Muslim. Halal atau haram mengandung nilai-nilai ritual atau obada sebagaimana diyakini para pemeluknya. Mengapa halal begitu penting, karena halal adalah bagian dari gaya/cara hidup yang telah diatur dalam Islam. Tujuannya pasti untuk kebaikan manusia. Halal yang dimaksud meliputi halal zatnya. Halal cara memperolehnya. Halal cara memprosesnya. Hala…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang …

Penerbitan naskah akademik ini dimaksudkan agar khazanah informasi mengenai sistem pemasyarakatan bertambah, di samping itu agar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat menyebarluaskan kepada semua anggota jaringan agar dapat ditemukan oleh semua masyarakat Indonesia, dan agar dengan naskah akademis ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam upaya penyusunan Perubahan at…

Irwandi Jaswir: profesor halal penerobos batas

"Profesor Irwandi Jaswir sudah diakui luas di tingkat internasional, regional, dan nasional sebagai pioner dan pengembang `halal science`. Tapi tak banyak yang tahu riwayat hidup dan perjalanan keilmuannya yang luar biasa. Buku ini menyajikan berbagai sisi perjalanan hidup dan kariernya itu dalam konteks lingkungan lebih luas."–Profesor Azyumardi Azra, CBE, Guru Besar dan Rektor IAIN/UIN Syar…

Hukum persaingan usaha di Indonesia

Dengan adanya pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undng nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, tanpa merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga pada gilirannya pengusaan pasar bersangkutan terjadi secara kompetitif dan sehat

Hukum tata ruang dan tata guna tanah: Prinsip-prinsip hukum perencanaan penat…

Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Materi yang dituangkan dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap teori dan konseptual, prinsip pokok UUPA, UUPPLH, UUTR, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdiri dari 5 Bab, meliputi Bab 1 berisi tentang Kebijakan Pembaruan Huku…

Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri

Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak bagi keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan

Het Verzekeringsbedrijf Grondbeginselen en Gebruiken, Zoomede: De Werkkring e…

"Buku ini berisi tentang dasar-dasar dan praktik perusahaan asuransi. Pembahasan dalam buku ini memfokuskan pada pekerjaan dan administrasi dari makelar dan penyedia asuransi. Asuransi adalah perjanjian berdasarkan undang-undang di mana satu pihak bertanggung jawab terhadap premi atas kerugian, kerusakan, atau kurangnya manfaat yang diantisipasi yang mungkin diderita pihak lain karena terjadiny…

Pesisir dan Laut untuk Rakyat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

307.551 SAT p

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan PPAT, kehutanan - lingku…

Buku ini memuat undang-undang pertanahan, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan presiden

Kredit Sindikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3388-02-1

Deskripsi Fisik

xix, 193 hlm. : il. ; 24.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332.74 KRE

Hukum sumber daya alam Indonesia : dari era kolonial sampai otonomi daerah

Buku ini mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang hukum sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari pengertian dan diversifikasi sumber daya alam; asas-asas pengelolaan sumber daya alam; pandangan terhadap sumber daya alam; kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari masa colonial Hindia Belanda dan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai Era Reformasi. Buku ini tepat dijadikan se…

Komentar undang - undang Hak Cipta

Komentar Undang undang Hak Cipta ini adalah suatu upaya untuk memasyarakatkan hukum hak cipta dan mendorong pemerintah untuk menegakkan hak cipta dan hak terkait secara lebih baik.