Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 1 - 99
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 230
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 1 - 44 (Jilid 1)
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No. 1 - 80
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 1 - 88
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 1 - 113
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 1 - 131
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 1 - 99
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 1 - 50 132 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 51 - 101
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 1 - 55
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 1 - 54
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 1 - 49
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 1 - 91
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54
Buku ini dilengkapi dengan Undang-undang RI nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;PP Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan,pendampingan,dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi;PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;PP Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagan…
Kitab Undang-undang hukum perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda. Buku ini memuat 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum perdata.