Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pembuatan dan pengesahan pe…

UU Nomor 24 Tahun 2000

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pe…

UU Nomor 9 Tahun 1998

Preservasi Informasi Digital Dokumen Pembahasan Rancangan Undang Undang di Ko…

Preservasi informasi digital dokumen pembahasan RUU di Komisi III tujuannya untuk menjamin tersedianya back-up file dokumen yang terkait dengan pembahasan RUU dalam bentuk digital dan memiliki perlindungan berupa watermark dan password do Komisi III. Manfaat dari pendokumentasian tersebut adalah untuk memberi kemudahan dalam mengakses dokumen pembahasan RUU dalam bentuk digital di cloud DPR RI;…

Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Buku yang berjudul Teori dan Panduan Praktik Pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini berusaha membentangkan teori-teori hukum dan perundang-undangan, dan bermuara pada teori perundang-undangan yang dikembangkan penulis, yaitu Teori Tiga Pilar Penentu Kualitas Produk Peraturan Perundang-undangan (Three Pillars of Quality of Legal Product), Serta metode perundang-undangan yang d…

Rancangan Undang Undang Tentang Perpustakaan Tahun 2007

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tim Kerja Penyusun Buku Proses Pembahasan RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kumpulan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 - 2009 yang dikumpulkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang-undan…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan UU Cipta Kerja - Muhammad Yaasiin Raya Buku ini berisi tentang penjelasan secara komprehensif tentang kajian hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian isinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengujian Undang-Undang Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusion…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Rekam jejak fraksi PKS dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)

RUU Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode omnibus law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan Undang-Undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Dalam menyikapi omnibus law cipta kerja, Fraksi PKS berpegang pada paradigma bahwa omnibus law hanyalah sebatas metode baru dalam perancangan undang-undang…

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 68, tambahan lembaran Negara nomor 4725 merupakan undang-undang yang memuat ketentuan pokok pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemer…

Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil & persyaratan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 626 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.008 PER

Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, dengan nomenklatur UU.No.11 Tahun 2020, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama para kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malahan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pe…

Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pem…

Analisis buku ini akan berfokus mengkaji anomali praktik fleksibilitas tindak lanjut berdasarkan karakteristik dan faktor penyebab pengesampingan putusan, serta alasan terjadinya distorsi pembaruan validitas norma oleh pembentuk undang-undang.

Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan …

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

978-979-007-589-4

Deskripsi Fisik

viii, 390 halaman; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

368.026 IND u

Di Balik Penyusunan UU Pemilu: Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1326-86-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 BAI d

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 176, Tambahan Lembaran Negara nomor 4924, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden…

Buku Undang-Undang Pemilihan Umum UU RI No.7 Tahun 2017

Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta meng- gabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Ta…

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik

Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai P…

KUHP Jepang sebagai perbandingan

undang-undang Dasar Negara Jepang