Permasalahan hukum di wilayah perbatasan dari perspektif hukum internasional daam pengelolaannya selama ini belum efetif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkit penyelesaian masalah batas wilay…
Buku ini merupakan salah satu bacaan awal yang baik untuk menelusuri jejak teori tentang kepemiluan. Buku yang terdiri atas 16 bab dengan kajian yang lengkap sehingga dapat mengantar pembaca untuk memahami pemilu secara umum
Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah: Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia; Sumber dana perbankan di Indonesia; Jasa-jasa …
Berisi himpunan dan peraturan pelaksanaan KUHAP UU No.8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981,L.N. 1981 76,TLN 3209.
Over 8000 entries, legislative and judicial authority, extensive cross referencing, translation and phonetic pronunciation of many Latin legal words and phrases, Cross referenced to Butterworths Australian legal words and phrases.
Buku ini dimulai dengan bebera!a konsep dasar, yaitu konsep ekologi, konsep ekosistem, dan konsep lingkungan. Ketiga konsep ini sangat penting dalam mempelajari setiap disiplin yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk hukum lingkungan. Sebagai tambahanp!emahaman lingkungan Hidup Indonesia, khususnya mengenai karakteristik dan kelembagaannya perlu pula dikemukakan untuk memudahkan dalam mema…
Butterworths Concise Australian Legal Dictionary, prepared under the General Editorship of the Hon Dr Peter Nygh and Associate Professor Peter Butt, provides all those touched by the law with what has been previously lacking. With a team of specialist Consultant Editors (the Hon Justice Ipp, Judge Howie QC, Dr Margaret Allars, Dr Gerry Bates, Mr Arthur Emmett QC, Peter Hanks, Professor Ron McCa…
Pada tataran implementatif,UU Desa masih menemui beragam kendala yang tidak mudah dipecahkan. Diantara kendala yang kerap ditemuinya adalah masalah kualitas sumber daya manusia, kesulitan desa dalam pengoperasiannya sistem aplikasi, masalah pendapmpingan,kurang optimalnya peran pemerintah supradesa, dalam hal ini kabupaten, dalam mendorong desa mengembangkan potensi wilayahnya. Untuk meningkatk…
KUHP negara asing
Tujuan penyusunan kitab kodifikasi/kompilasi KUHP khusus ini : pertama adalah untuk melengkapi bahan hukum di Indonesia di samping KUH perdata dan KUH pidana umum yang telah ada, kedua untuk dapat menjaga aksesibilitas seluruih Undang-Undang pidana khusus tertentu yang masih berlaku dan yang akan diberlakukan/diundangkan.
Buku ini mendedah perihal kebijakan dan Langkah-langkah diplomatis Yasonna Laoly dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan HAM RI serta peran dan kontribusinya dalam menyelesaikan persoalan kejahatan transnasional, ekstradisi, pengejaran pelaku kejahatan lintas negara, money laundering, dan penyelesaiannya di Lembaga arbitrase internasional dan negara hukum, kata Yasonna. Siapa pun harus dim…
This book deals only with one small aspect of the subject of administrative law-the requirement of procedural fairness, or natural justice. There are seven chapters have already been published in substantially similiar form in various Law Journals and each is now reprinted here with their permission. Chapter one: the administrative process; chapter two: notice and administrative peladings,chapt…
Buku ini ditulis karena dorongan kebutuhan bahan rujukan yang penulis lihat sebagai kenyataan dalam studi dan perkuliahan, di mana dimensi politik dan hukum merupakan dua lahan disiplin ilmu, yang pada hakikatnya tidak dipisahkan, bahkan kedua-duanya saling menunjang, terjalin berkelinda isi-mengisi, baik dalam rangka pembahasan secara teoritis maupun dalam rangka praktik lapangan, di semua for…
Perkembangan tindak pidana melalui proses kriminalisasi ke dalam hukum positif pasca kemerdekaan bersifat rekodifikasi terbuka dengan misi dekolonisasi, harmonisasi, konsolidasi, aktualisasi, modernisasi, demokratisasi dan sinkronisasi dengan metode evolusioner, global, kompromi dan komplementer.
Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu-dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab Bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia dapat dikatakan hamper mencapai titik kulminasi tertinggi.Indonesia sebagai salah satu jantung dan paru-paru dunia, kerap kali diharapkan untuk menjadi pelopor dan mo…