Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)

Buku ini merupakan terjemahan dari Kitab Undang-Undang hukum perdata yang dikenal dengan Burgerlijk Wetboek

Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik

Buku ini disusun penulis sebagai lontaran ide untuk upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan upaya pemberantasan tak akan pernah berhasil apabila hanya bertumpu pada sebuah institusi semata. Persoalan korupsi ini terlalu besar. Karena itu kita perlu membangun apa yang disebut Jeremy Pope, sebagai Sistem Integritas Nasional.

Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial kemasyarakatan secara empiris analitis. Sedangkan politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, bersumber dari nilai-nilai di masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Buku ini disusun dalam tiga b…

Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: penegakan hukum dalam praktik…

Secara filosofi, jiwa asas PK pidana:”hanya dapat diminta oleh terpidana atau ahli warisnya”,berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana. Belakangan MA menafsirkan, bahwa be…

Bunga Rampai Tanggung Renteng

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96098-6-0

Deskripsi Fisik

xxx, 218 Hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

334 BUN

Hukum agraria Indonesia: Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-428-205-7

Deskripsi Fisik

xxvii, 777 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R. 346.04 HAR h

Sejarah hukum agraria

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-602-6344-97-7

Deskripsi Fisik

xvi, 342 hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04598 PRA s

Kumpulan naskah kebijakan untuk pembentukan produk hukum peraturan sekretaris…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii,106 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 KUM

Integrated MCS untuk pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing

MCS (Monitoring Control and Surveillance adalah sistem atau konsep terpadu untuk melaksanakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. MCS sering disalahartikan hanya sebagai pengawasan perikanan dan penegakan hukum. Padahal MCS adalah konsep menyeluruh untuk melaksanakan rencana pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan, dimulai dari monitoring atau pengumpulan data secara kontinyu, con…

Omnibus Law: teori dan penerapannya

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-979-007-920-5

Deskripsi Fisik

xv, 216 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.074 CHR o

Omnibus Law dalam grand design sistem hukum Indonesia (studi kasus: UU No.11 …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1374-57-3

Deskripsi Fisik

x, 482 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 PAR o

Hukum Pembuktian : Dalam Beracara Pidana , Perdata , Dan Korupsi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-013-162-0

Deskripsi Fisik

Iv + 188 hlm.; ilus. ; 20cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.064 ALF h

Hukum lingkungan & pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: dileng…

Buku ini terdiri dari 6 Bab,membahas tentang Ekologi, Sejarah Perkembangan Hukum lingkungan,Hukum lingkungan dan arah politik hukum lingkungan di Indonesia,Prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelaksanaannya di Indonesia,Analisis mengenai dampak lingkungan,dan Penegakan hukum lingkungan.

Himpunan peraturan pajak penghasilan tahun 1998: Januari 1998 - Desember 1998

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 480 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 HIM h

Het Koninklijk Besluit van 15 october 1915 No. 33 & 4 mei 1917 no. 46

"Buku ini secara garis besar menjelaskan dua keputusan kerajaan, yaitu Keputusan Kerajaan 15 Oktober 1915 No. 33 menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda (Lembaran Negara 1915 No. 732) dan Keputusan Kerajaan 4 Mei 1917 No. 46 menetapkan peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda (Lembaran Negara 1917 No. 497). Dalam buku ini juga terdapat…

International Law

Penulisan sejarah, menolak Maitland dalam beberapa jenis tindakan agama. Penulisan hukum internasional tentu tidak kurang dari itu, dan atas guru mata pelajaran itu ada tugas yang jauh lebih memaksa daripada kekuatan dengan desakan semua akademisi untuk dicetak. Buku ini mengisahkan tentang penekanan pada praktik kenegaraan di bidang hukum internasional. Kebangkitan hukum internasional bergant…

Publiek - en Privaatrecht: Grondtrekken van Het Nederlandsch Burgerlijk Proce…

"Buku ini berisi tentang hukum publik dan perdata yang pembahasannya berfokus pada dasar-dasar hukum acara perdata Belanda. Hukum perdata dapat disebut sebagai seperangkat ketentuan yang dengannya hukum keluarga manusia serta hak dan kewajiban hukum harta kekayaan ditentukan (hukum perdata substantif). Dalam hukum acara perdata seseorang dapat melihat peraturan yang dengannya hukum perdata dapa…

Moderne Praetuur? Beschouwingen over Het Jongste Verleden en De Naaste Toekom…

"Buku ini membahas tentang refleksi masa lalu serta masa depan penegakan hukum dan reformasi hukum. Pada buku ini fokus permasalahan terletak pada: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga hukum tetap mutakhir? Pertanyaan ini bersifat universal dalam arti berlaku di semua negara dan semua bagian hukum. Sebuah konstitusi Belanda sebagai pengaturan wilayah Swiss, kode sipil Prancis, hukum Denmark, …

Sistem Peradilan Pidana Anak : peradilan untuk keadilan restoratif

Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam pr…

Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…