Buku ini terdiri dari 6 Bab,membahas tentang Ekologi, Sejarah Perkembangan Hukum lingkungan,Hukum lingkungan dan arah politik hukum lingkungan di Indonesia,Prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelaksanaannya di Indonesia,Analisis mengenai dampak lingkungan,dan Penegakan hukum lingkungan.
"Buku ini secara garis besar menjelaskan dua keputusan kerajaan, yaitu Keputusan Kerajaan 15 Oktober 1915 No. 33 menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda (Lembaran Negara 1915 No. 732) dan Keputusan Kerajaan 4 Mei 1917 No. 46 menetapkan peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda (Lembaran Negara 1917 No. 497). Dalam buku ini juga terdapat…
Penulisan sejarah, menolak Maitland dalam beberapa jenis tindakan agama. Penulisan hukum internasional tentu tidak kurang dari itu, dan atas guru mata pelajaran itu ada tugas yang jauh lebih memaksa daripada kekuatan dengan desakan semua akademisi untuk dicetak. Buku ini mengisahkan tentang penekanan pada praktik kenegaraan di bidang hukum internasional. Kebangkitan hukum internasional bergant…
"Buku ini berisi tentang hukum publik dan perdata yang pembahasannya berfokus pada dasar-dasar hukum acara perdata Belanda. Hukum perdata dapat disebut sebagai seperangkat ketentuan yang dengannya hukum keluarga manusia serta hak dan kewajiban hukum harta kekayaan ditentukan (hukum perdata substantif). Dalam hukum acara perdata seseorang dapat melihat peraturan yang dengannya hukum perdata dapa…
"Buku ini membahas tentang refleksi masa lalu serta masa depan penegakan hukum dan reformasi hukum. Pada buku ini fokus permasalahan terletak pada: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga hukum tetap mutakhir? Pertanyaan ini bersifat universal dalam arti berlaku di semua negara dan semua bagian hukum. Sebuah konstitusi Belanda sebagai pengaturan wilayah Swiss, kode sipil Prancis, hukum Denmark, …
Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam pr…
Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…
Buku ini membahas aspek teoritik kebijakan perumusan norma hukum tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, teori pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana dalam ilmu hukum pidana, pengaturan debt collector dibeberapa negara didunia dan konsep norma hukum tindak pidana profesi debt collector dalam kebijakan hukum pidana nasional dimasa yang akan datang
"Buku ini membahas mengenai hukum perdata Belanda. Bukan tugas yang mudah untuk memberikan definisi yang benar dan memadai tentang apa yang dimaksud dengan “hukum” sebagai pengantar studi hukum pada umumnya atau bagian dari ilmu hukum pada khususnya. Hukum perdata (juga disebut sebagai sipil atau privat) dipahami sebagai aturan atau norma yang dalam komunitas tertentu (dalam hal ini negara …
Buku ini adalah disertasi untuk memperoleh gelar doktor ilmu hukum pada perguruan tinggi nasional Rijks-Universiteit Leiden yang ditulis oleh Masthoff. Disertasi ini membahas mengenai Perawatan Kriminal dari Psikopat yang berlaku kejam. Terdiri dari tujuh bab, disertasi ini mengurai seluk-beluk kondisi psikis dan hukum yang berlaku. Bab yang terkandung dalam buku ini membahas mengenai antara la…
Buku ini memuat pokok pikiran tentang tantangan global pembangunan hukum nasional, perspektif tentang pembangunan hukum, pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, masalah penegakan hukum nasional, dan pembinaan kesadaran hukum.
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Periode 2014-2019 telah menorehkan sejarah. Pada 24 Juni 2019 membentuk Panitia Hak Angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Meskipun menuai pro kontra, namun sikap DPR Provinsi ini sesungguhnya telah mencatatkan diri dalam sejarah yang belum pernah dilakukan di DPRD manapun di Indonesia
Demi keadilan. Kata-kata yang begitu sarat dengan nilai hakiki dan makna. Sayangnya kini makin memudar maknanya seiring turut memudarnya nilai-nilai hakiki. Buku ini merupakan sumbangan dari para penulis yang nama-nama tertera dalam setiap artikel. Sumbangan tulisan ini diberikan dalam rangka apresiasi 6 dasawarsa Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Tulisan dalam buku ini meliputi beberapa, bagia…
Pancasila dalam sistem hukum merupakan suatu karya yang berdasarkan pada penelaan yuridis. Unsur-unsur filosofis ataupun sosiologis yang terkandung dalam rangkaian pembahasan karya ini dipergunakan untuk memperkuat nilai penelaan yuridis tersebut. Pembahasan terkait Pancasila dalam sistem hukum mungkin telah diulas secara ekplisit maupun implisit pada karyakarya sebelumnya, tetapi dengan sangat…
Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Istilah jinayah yang digunakan oleh para fuqaha sama dengan istilah jarimah. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.
Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan Ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu Tauhid, ilmu tentang I…