Buku ini menyajikan tentang UU advokat yang disertai dengan catatan mengenai pasal-pasal yang telah dimohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, buku ini juga menyuguhkan ruang baca rekan-rekan semua produk hukum yang telah di keluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia.
Disiplin hukum disini dijabarkan lebih lanjut dan diterapkan,sedapatkan dihubungkan dengan status hukum perempuan,kesetaraan dan keadilan gender,secara khusus Undang-undang No.7 tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Para ahli hukum menyingkat dengan Konvensi Wanita dan banyak yang menggunakan istilah Konvensi CEDAW (Convention o…
Buku ini terdiri dari 8 bab diantaranya membahas lingkup kajian HTN;sumber-sumber hukum tata negara;asas-asas hukum tata negara; sejarah ketatanegaraan Indonesia; lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945; lembaga-lembaga independen;demokrasi di Indonesia; sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama bertahun-tahun ikut menangani kasus atau sengketa tata usaha Negara serta materi penyajian yang berhubungan dengan hukum acara peradilan tata usaha Negara. Substansi buku ini meliputi pembahasan tenta
Buku ini merupakan ekspose komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan antara lain: Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia; Hukum tata negara Indonesia (hakikat, sumber, asas, dan sejarah); Konstitusi (konsep dasar, perubahan, dan pembuatan); Bentuk dan sistem peme…
Kajian ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pentingnya pelaksanaan hukum di bidang kesejahteraan,pengadilan dan perlindungan anak serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.Ruang lingkup berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979,Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang disusun dengan sistematika Bab I Pendahuluan,Bab II menguraika…
Dalam buku ini penulis mempersepsikan masalampau dari disiplin teoritikal tertua dibidang hukum, yaitu "filsafathukum", dengan menerobos ke dalam lingkup berfikir historiografikal dan kronologikal serta memanfaatkan sejumlah analisis dan kritik dibeberapa tempat eksotis terhadap sensasi-sensasi yang diasumsikan berkecambah sebagai benalu di struktur pohon ilmu pengetahuan sejak dua abad terak…
Buku ini secara komprehensif mengkaji seluk beluk kejahatan terhadap kehormatan berdasarkan ketentuan dalam KUHP disertai dengan yurisprudensi, yang meliputi istilah dalam tindak pidana terhadap kehormatan, bentuk-bentuk tindak pidana kehormatan seperti penistaan, fitnah, dan penghinaan; tindak pidana terhadap kehormatan khusus seperti penghinaan terhadap presiden dan wakilnya, kepala neg…
Buku dengan judul Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini membahas mengenai isu-isu menarik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa isu dibahas secara tuntas dengan memperdalam bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Berbagai alternatif upaya pemberantasan korupsi ditawarkan baik secara represif maupun preventif. Pada Bab II buku ini diba…
Pemahaman hukum pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime law) menjadi sangat penting, ketika banyak orang yang mengalami “sindrom teknologi”, yaitu rasa ketakutan yang berlebihan karena khawatir menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan cybercrime. Karena itu, sangat wajar apabila saat ini banyak kalangan menginginkan pemahaman secara benar tentang apa cybercrime, bagaimana karak…
Buku Pakar hukum menyatakan Akbar Tandjung tidak layak jadi terdakwa ini jauh dari pretensi ingin mempengaruhi proses persidangan yang sedang berlangsung. Editor dengan nuchter ingin mempersembahkan kepada sidang pembaca kesaksian-kesaksian para saksi ahli yang semuanya merupakan ahli-ahli senior dibidangnya masing-masing, yang reputasi , kredibilitas , dan integritas pribadi dan kepakarannya …
Dalam buku ini diuraikan tentang bentuk-bentuk perusahaan yang mempengaruhi statusnya, yang berstatus badan hukum dan yang bukan badan hukum. Status itu mempengaruhi tanggung jawab perusahaan, karena dengan status badan hukum, maka yang bertanggungjawab dalam perusahaan itua dalah badan hukumnya. Badan hukum sebagai subyek hukum, dapat bertindak sebagaimana manusia pada umumnya, dan pemilik ke…
Letak dan kondisi geografis wilayah negara Indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan 10 negara yakni Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia, beserta konsekuensi hukum berikut problematika lainnya merupakan kenyataan yang harus diterima. Klaim Indonesia terhadap Kawasan perbatasan wilayah negara yang dimulai dari Deklaras…