Buku dengan judul “Ke-bijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa”, merupakan kajian lebih lanjut dari penulis, yang berangkat dari perso-alan-persoalan yang muncul selama mendalami masalah APBN. Dengan diter-bitkannya buku ini semoga akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan bahwa begitu besar persoalan yang dihadapi APBN yang belum terpecahkan…
Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 5669, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terjadi (a) perubahan Rencana Kerja Peme…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 259, Tambahan Lembaran Negara No. 5593, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. RKP tahun 2015 disusun berdasarkan tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan” dan sebagai penjabarannya, d…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 247, Tambahan Lembaran Negara No. 5590, merupakan undang-undang mengenai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2013, yang mencakup unsur…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2014 dalam Lembaran Negara No. 142, Tambahan Lembaran Negara No. 5547, merupakan undang-undang mengenai perubahan UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN 2014. Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dal…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 228, Tambahan Lembaran Negara no. 5361, merupakan undang-undang yang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbugan ekonomi Indonesia dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai sekit…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 178, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2012 dalam Lembaran Negara no. 87, Tambahan Lembaran Negara no. 5303, merupakan undang-undang yang mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 Desember 2003 dalam Lembaran Negara nomor 139, Tambahan Lembaran Negara nomor 4337. Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk tahun 2004 yang merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berlanjut dan pelaksanaan desentralisasi fiscal
APBN Peralihan merupakan kebijaksanaan lanjutan dari APBN tahun 1968 dan merupakan konsekwensi dari aturan baru mengenai tanggal pelaksanaan tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Undang-undang ini dicantumkan pendapatan Negara dan Belanja Negara dari tanggal 1 Januari 1969 sampai dengan 31 Maret 1969. Demikian pula Belanja Negara dari tanggal 1 Januari 1969 sampai dengan 31 Maret …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1970 dalam lembaran negara nomor 40 tambahan lembaran negara nomor 2938 yang mengatur tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1969/1970. Undang-undang ini lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah tahun Anggaran 1969/1970 yang memerlukan tambahan- dan …
Undang-undang ini diundangkan dan disahkan di Jakarta pada tanggal 30 maret 1970 dalam lembaran negara nomor 22 tambahan lembaran negara nomor 2930 yang mengatur tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971. sebagai penuangan daripada pelaksanaan tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetap menempatkan bidang pertanian sebagai titik sentr…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/l998 diperlukan beberapa perubahan. Dalam Tahun Anggaran 1997/l998, rea1isasi Pendapatan Nega…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut: a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah; b. bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan mulai mengalami proses pemulihan dari goncangan moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara sejak Juli 1997; c. bahwa harga minyak bumi di pasaran internasion…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4047 merupakan undang-undang yang disusun dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan. Di sisi pendapatan negara, realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah diperkirakan lebih tinggi dibanding dengan sasaran …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Desember 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052 merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2001 sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 yang merupakan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. APBN Tahun Anggara…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara no. 113 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4133 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000. Undang-undang ini memuat laporan perhitungan anggaran Negara tahun 1999/2000 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diajukan kepada Dewan…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 November 2001 dalam Lembaran Negara no. 133 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4149 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002. Kebijakan APBN tahun 2002 diarahkan pada beberapa sasaran pokok, terutama upaya untuk mewujudkan ketahanan fiscal yang berkelanjutan, menciptakan st…