Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4796 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan hukum yang mendesak dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pertanahan, perbankan, hak keperdataan, perwalian dan administrasi kependudukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Juni 2000 dalam lembaran Negara nomor 75, tambahan lembaran Negara nomor 3963 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang yang menetapkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum local dilaksanakan selambat-lambatnya satu …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1999 tentang Pembantukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara nomor 48 dan tambahan lembaran negara nomor 3827, merupakan undang- undang yang membahas tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil. Undang-undang ini dibentuk untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Oktober 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 merupakan undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 10 April 2002 dalam Lembaran Negara nomor 17, Tambahan Lembaran Negara nomor 4179. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan 5 (lima) kabupaten di provinsi Nangroe Aceh Darussalam guna meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk lebih men…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus B…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara no. 114 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4134 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang pelaksanaanny…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
ACEH
Aceh dalam sejarahnya menjadikan ia salah satu bagain dari negara kesatuan Republik Indonesia yang khusu atau di istimewakan, dalam sistem pemerintahan daerah saat ini berperan sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah yang berkarakter guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta kemajuan, penemuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-24-6044-5
- Deskripsi Fisik
- xi, 330 hlm. ; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.598 1 ACE
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah