Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…
Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
Berbagai strategi dalam peningkatan kualitas aparatur negara terus dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Strategi tersebut berupa penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pengaturan posisi dan jabatan berikut pengembangan karirnya, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan masa tua, serta …
Kebijakan-kebijakan publik yang diselewengkan oleh aparat tidak hanya menyangkut nilai-nilai administrasi yang menghubungkan penguasa dan rakyat, tetapi juga menyangkut kelangsungan pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat itu sendiri. Oleh karen itu, untuk menguraikan kembali landasan etika bagi para pejabat sebai perencanan dan pelaksana tugas-tugas administrasi negara, buku ini dapat dija…
Buku ini membantu pembaca dalam memahami tujuan dan maanfaat pelayanan abdi negara terhadap masyarakat; meningkatkan kreativitas dalam pelayanan dan pemeliharaan masyarakat; menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam; dan menangani anggota masyarakat yang sulit dan rewel.
Kehadiran buku ini dimaksudkan juga untuk menunjang khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu administrasi negara khususnya ilmu kebijaksanaan negara di negara kita.
Buku ini berisi materi Hukum Administrasi Negara (HAN) yang disesuaikan dengan satuan acara perkuliahan sebagai perwujudan garis besar pengajaran mata kuliah HAN yang merupakan mata kuliah wajib di setiap fakultas hukum. Materi yang disajikan dalam buku i
Digitalisasi jadwal rapat tender merupakan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan menggunakan Google Calendar sebagai sistem pengingat, solusi ini dirancang untuk mengatasi ketidakhadiran pelaku pengadaan dalam rapat penting. Google Calendar memungkinkan penjadwalan digital yang mudah diakses oleh semua pihak ya…
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Pejabat Eselon IV. Moh. Kudori mengambil judul mengenai TALAKGIAT (Talaksana Kegiatan) Ketua DPR RI.
Upaya untuk mempercepat proses administrasi Pengangkatan Antar Waktu (PAW) kepada stakeholders yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terutama Pasal 13 Ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum dan Tata Tertib Pasal 14 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian. Dengan adanya proy…
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Komisi V DPR RI. Kunarto mengambil judul mengenai aplikasi "SIMAK Kunker"…