Buku ini menjelaskan perbandingan taflis dengan pailit sehingga memudahkan bagi para penegak hukum melakukan treatment terhadap perkara kepailitan (taflis) menurut hukum Islam dan juga menjelaskan posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. …
Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang lalu, yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keengganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan ba…
Buku "kewenangan menggugat pailit dalam perjanjian kredit sindikasi" ini dapat menjadi guidance praktis dalam menyelesaikan dispute antara kreditor dengan debitor apabila terjadi gugat pailit terhadap perusahaan debitor.Terlebih lagi, buku ini juga memberikan inspirasi dan tambahan pengetahuan, serta wawasan mengenai bagaimana menyusun dan mencermati klausula-klausula perjanjian kredit sindika…