Mengelola bank Indonesia dalam masa krisis

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8391-94-2

Deskripsi Fisik

xiii, 398 hlm.: 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332.11 DJI m

Bank Indonesia dalam perdebatan politik dan hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3065-18-2

Deskripsi Fisik

396 hal . ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.11 ISM b

Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa

Perjalanan sejarah bank sentral di Indonesia, baik semasa De Javasche Bank maupun Bank Indonesia masing-masing sebelum dan sesudah kemerdekaan menunjukkan pasang surut yang cukup menarik. Dimana pada masa orde lama Bank Indonesia tidak dapat lagi mengawasi lajuinflasi yang berasal dari defisit negara dan utang pemerintah yang membengkak.

Tindak pidana di bidang perbankan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

148 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.14 ANW t

Undang - undang republik indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

sehubungan dengan amat sangat pentingnya undang undang bank indonesia, maka penerbit menyediakan dalam bentuk buku dan sekaligus turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan. semoga buku ini akan dapat memberikan sumbagan yang penting mengnai pengetahuan dan permasalahan di bidang perbankan di indonesia yang terlebih banyak kepada semua pihak yang terkait secara …

Era Baru Transformasi Bank Sentral

Buku ini mencoba memperkarya wacana soal OJK,tentunya dengan pandangan-pandangan lebih objektif dan perspektif yang luas, karena berisi sumbangan pemikiran dari para ahli dibidang ekonomi, politik dan hukum. Karenanya mengupas seperti apa peran bank sentral ke depan sebagaimana diungkap para penyumbang pemikiran didalam buku ini menjadi sangat menarik. sebab ditengah pendapat pro dan kontra ten…

Bank Indonesia and the crisis

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

981-230-246-7

Deskripsi Fisik

xii, 289 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332.11 JIW b

Himpunan Peraturan Perundang-undangan OJK, LPS & BI

DPR dan Presiden RI pada tanggal 22 November 2011 mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan sta…

Seri peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia tahun 1950 - 2004

Buku ini memuat; 1. Undang-undang perbankan 2. Peraturan pemerintah 3. Peraturan bank Indonesia 4. Surat edaran bank Indonesia

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi

Berisi kumpulan peraturan Presiden yang terdiri: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26jplm.T. Tahun 1962 Tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi; Amanat Presiden'panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Tentang Garis-Garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendjelang Pembebasan Irian Barat; Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No 1n…

Independensi Bank Indonesia setelah Amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 19…

Di tengah perjalanan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1999, independensi Bank Indonesia yang diberikan tidak ditunjang oleh akuntabilitas publik yang memadai. Independensi tanpa akuntabilitas akan menjadikan Bank Indonesia seperti negara dalam negara. Hal ini terutama karena Bank Indonesia menentukan target dan anggarannya sendiri dan kinerja tidak dapat dinilai secara terbuka, sehingga amandemen UU…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratur…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat ter…

Bank Indonesia Dalam Perjalanan Pembangunan Ekonomi Indonesia 1953-2003

Buku ini merupakan catatan perkembangan institusi bank sentral di negara Indonesia. Kita tahu, bahwa dalam perjalanannya, peran dan tugas Bank Indonesia telah mengalami evolusi dari yang semula hanya sebagai bank sirkulasi, kemudian merangkap sebagai agen pembangunan, dan terakhir sejak tahun 1999 telah menjadi lebih terfokus kepada upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Buku in…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Mei 1953 dalam Lembaran Negara nomor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Dalam rangka penggantian perseroan terbatas "De Javasche Bank” dengan badan hukum baru yakni “Bank Indonesia” dan agar pimpinan bank sentral yang telah dinasionalisasi de…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 84 tahun 1958 tentang Perubahan Pasal-…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 160, Tambahan Lembaran Negara nomor 1688. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953). Dalam rangka menjalankan politik moneter dan politik perkreditan yang riil dan effektif, maka perlu ditetapka…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 75 tahun 1958 tentang Memperpanjang Ja…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 131, Tambahan Lembaran Negara nomor 1663. Undang-undang ini mengatur tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 bulan, setelah Berakhirnya Jangka Waktu yang ditetapkan den…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 15 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks. Sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian interna…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Mei 1999 dalam lembaran Negara nomor 66, tambahan lembaran Negara nomor 3843 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang ini Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari p…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1957 tentang Pemberian Kuasa K…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 1957 dalam Lembaran Negara nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 1167. Undang-undang ini mengatur pemberian kekuasaan kepada Menteri Keuangan sehubungan penyusunan anggaran tahun 1956 yang dinyatakan kurang sebesar 1.800 juta rupiah dan karena hutang negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat 4.4…