sehubungan dengan amat sangat pentingnya undang undang bank indonesia, maka penerbit menyediakan dalam bentuk buku dan sekaligus turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan. semoga buku ini akan dapat memberikan sumbagan yang penting mengnai pengetahuan dan permasalahan di bidang perbankan di indonesia yang terlebih banyak kepada semua pihak yang terkait secara …
Buku ini memuat; 1. Undang-undang perbankan 2. Peraturan pemerintah 3. Peraturan bank Indonesia 4. Surat edaran bank Indonesia
Berisi kumpulan peraturan Presiden yang terdiri: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26jplm.T. Tahun 1962 Tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi; Amanat Presiden'panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Tentang Garis-Garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendjelang Pembebasan Irian Barat; Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No 1n…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat ter…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Mei 1953 dalam Lembaran Negara nomor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Dalam rangka penggantian perseroan terbatas "De Javasche Bank” dengan badan hukum baru yakni “Bank Indonesia” dan agar pimpinan bank sentral yang telah dinasionalisasi de…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 160, Tambahan Lembaran Negara nomor 1688. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953). Dalam rangka menjalankan politik moneter dan politik perkreditan yang riil dan effektif, maka perlu ditetapka…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 131, Tambahan Lembaran Negara nomor 1663. Undang-undang ini mengatur tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 bulan, setelah Berakhirnya Jangka Waktu yang ditetapkan den…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Mei 1999 dalam lembaran Negara nomor 66, tambahan lembaran Negara nomor 3843 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang ini Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari p…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 1957 dalam Lembaran Negara nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 1167. Undang-undang ini mengatur pemberian kekuasaan kepada Menteri Keuangan sehubungan penyusunan anggaran tahun 1956 yang dinyatakan kurang sebesar 1.800 juta rupiah dan karena hutang negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat 4.4…