Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Rep…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Januari 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 515. Undang-undang ini menetapkan bahwa Dana Moneter Internasional (selanjutnya dinamakan "Dana") dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (selanjutnya dinamakan "Bank") telah didirikan sesuai Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Peraturan perbankan tahun 2009
Memuat lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, Bank Indonesia,Lembaga Penjamin Simpanan, Surat Berharga Syariah Negara, Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 532 hal. ; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867, merupakan undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur lebih spesifik mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini berisi ket…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratur…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 8, Tambahan Lembaran Negara nomor 4963 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang belum mengatur ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masy…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Pera…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2976 undang-undang ini membahas tentang larangan penarikan cek kosong pada kenyataannya menghambat kelancaran lalu-lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya, untuk meniadakan hambatan tersebut, maka Undang-undang Nomor 17 Tahu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1954 Tentang Pengesahan Per…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 706. Undang-undang ini menetapkan tentang tiap-tiap persetujuan yang dibuat dengan Export Import Bank of Washington sebagai penglaksanaan pemberian kredit, yang berjumlah setinggi-tingginya 100 juta dollar Amerika Serikat oleh Bank tersebut, masih har…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1950 tentang Pinjaman Republik…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Nopember 1950. Undang-undang ini mengatur tentang pinjaman Republik Indonesia pada bank impor, Bank of Washington. Bank of Washington bersedia memberikan kredit kepada Indonesia demi melancarkan pembelian barang-barang di Amerika Serikat untuk kepentingan perekonomian rakyat di Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perb…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1967 dalam lembaran negara nomor 34 tambahan lembaran negara nomor 2842, undang-undang ini mengatur tentang perbankan. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk menilai kembali tata perbankan hingga dapat disesuaikan dan diserasikan dengan landasan-landasan yang ditetapkan dalam ketetapan MPRS. Pengaturan kembali perb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarik…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 September 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692. Undang-undang ini mengatur tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Bahwa dalam praktek perbankan seringkali terjadi bahwa suatu cek yang diajukan pada bank atas nama cek tersebut ditarik guna diminta pembayarannya ternyata tidak terjamin dengan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Rep…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Januari 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 515. Undang-undang ini menetapkan bahwa Dana Moneter Internasional (selanjutnya dinamakan "Dana") dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (selanjutnya dinamakan "Bank") telah didirikan sesuai Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Kitab Undang-undang hukum perbankan dan ekonomi syariah
Meluasnya kelembagaan perbankan syariah telah merambah kepada aspek-aspek ekonomi syariah sebagai bentuk-bentuk produk perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai suatu lembaga dalam perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakaan hukum, dan keadilan, serta antisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank. Buku ini berisi peraturan perbankan secara umum da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-3925-69-1
- Deskripsi Fisik
- xvi, 948 hal. ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah