Pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-Mandiri perkotaan di kota Batam: sebuah …

Buku ini mengungkapkan kenyataan di lapangan tentang bagaimana upaya pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat. Dengan menggunakan perspektif intervensi social, penulis berkesimpulan bahwa pendamping program pemberdayaan memiliki peran sentral dalam keberhasilan program pemberdayaan. Sementara di sisi lain, proses pemberdayaan yang dilakukan juga perlu memperhatikan kondisi wilayah dan sosio-k…

Pembentukan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Batam

Pembentukan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Batam dan manfaatnya bagi Indonesia dan Singapura; eksistensi Batam sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas: perspektif geografis dan geosetrategis; kondisi infrastruktur Batam dan kesiapannya sebagai sebuah kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas; pengembangan Batam dan kondisi suprastruktur; keamanan dan dampaknya terhadap iklim bisn…

Wonderful Indonesia: Wonderful Batam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

1992-93 GUide To Batam Real Estate

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

60 hlm.; ilus.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pembentukan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas batam

Buku tentang pembentukan Batam sebagai akwasan pelabuhan dan perdagangan bebas diterbitkan tidak lepas dari upaya memberikan masukan dalam penyusunan RUU tentang perdagangan bebas Batam. Buku ini didasarkan atas hasil penelitian untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi realisasi AFTA tahun 2002, karena Batam merupakan proyek percontohan pelabuhan dan perdagangan bebas Indonesia yang m…

Penerapan klaster industri pada kawasan Batam,Bintan dan Karimun di Provinsi …

Kesepakatan perdagangan bebas, berdampak terhadap semakin turunnya eksistensi produk barang Indonesia. Kondisi ini nampak dari kinerja industri dalam perdagangan antar negara ASEAN, terlebih setelah China turut bergabung. Strategi dalam menghadapi persaingan produk dari industri negara pesaing adalah bagaimana menciptakan produk yang efisien. Penelitian ini difokuskan bagaimana upaya membentuk …

Analisa potensi ekonomi Batam, Bintan dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau seb…

Adanya potensi ekonomi bagi penetapan daeah Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus. Pembentukan KEK ini diharapkan dapat menarik para investor untuk melakukan kegiatan investasinya di pulau BBK. Adanya kegiatan investasi tersebut merupakan dampak ekonomis bagi pemerintah daerah setempat dan bagi masyarakat di sekitarnya. Potensi ekonomi yang diharapkan sejalan dengan daerah B…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880, merupakan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Si…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Februari 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Ko…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Oktober 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902 merupakan undang-undang yang disusun dengan pertimbangan: (1) perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat; (2) perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik,…