Revolusi industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokraso Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari revolusi industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan revolusi industri 4.0,tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomod…
Perubahan terkait jadwal pelaksanaan pada beberapa tahapan kegiatan aktualisasi yang dijelaskan lebih rinci pada Tabel Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi di Bab V. Metode reviu video sosialisasi pada rancangan dilaksanakan melalui Google Formulir kemudian link formulir disebarkan di grup Whatsapp Inspektorat Utama, namun pada pelaksanaanya dilakukan secara offline yaitu pertemuan tatap muka den…
: Buku ini memberikan ulasan tentang kehidupan birokrasi pemerintahan di Indonesia semenjak era reformasi. Sorotan utama pembahasannya berpusat pada perubahan dan perkembangan birokrasi pemerintahan di Indonesia serta implikasinya bagi kehidupan bernegara dan demokrasi; posisi dan peran pemerintah daerah dalam sistem birokrasi Indonesia dan berbagai isu yang terkait; serta strategi reformasi bi…
Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.
Berbagai strategi dalam peningkatan kualitas aparatur negara terus dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Strategi tersebut berupa penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pengaturan posisi dan jabatan berikut pengembangan karirnya, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan masa tua, serta …
Buku ini berisi tentang perkembangan ilmu administrasi negara di negara dunia ketiga yang maju dengan sangat pesat, di samping dibutuhkan untuk membangun performa birokrasi juga dibutuhkan untuk membangun struktur negara bangsa yang lebih efisien dan demokratis. Persoalan-persoalan tentang perkembangan teori dan implementasi Ilmu Adminstrasi Negara di Indonesia mendapatkan ruang yang sangat sep…
Pandangan birokrat di Indonesia terkesan buruk. Indikator penilaian ini menyematkan bahwa birokrat tidak bekerja keras, kurang hebat dalam pendidikan, dan tidak produktif. Birokrat terjebak dalam kedisiplinan semu sistem birokrasi. Disiplin dalam jam kehadiran, disiplin mengikuti prosedur dan membuat prosedur baru yang semakin ketat, atau membuat laporan ratusan halaman. Sistem kerja birokrasi …
Buku ini selain memberikan penjelasan konprehensif tentang birokrasi dan pemerintahan ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain pertumbuhan kekuasaan birikrasi pemerintah dan politik di Indonesia, hubungan birokrasi dengan administrasi publik, hubungan antara birokrasi dengan partai politik.
Kehadiran partai politik terutama dalam pemerintahan yang belum mapan dengan sistemnya telah membawa kekacauan besar terhadap kehidupan birokrasi pemerintahan yang notabene adalah pelaksana terpenting di dalam mewujudkan cita-cita negara. ini disebabkan karena parpol-parpol tersebut tetap menyertakan ideologi mereka ketika memasuki struktur dan tak jarang mendesakkan kepentingan berbeda yang um…
Are political understandings of bureaucracy incompatible with weberian features of administrative neutrality? in examining the question of whether interest groups and elected officials are able to influence how government agencies implement the law, this book identifies the political origins of bureaucratic neutrality.
Judul asli: Reinventing government : How the ... 4 eks
Judul Asli : Bureaucracy in Modern Society