Tesis ini mengkaji mengenai bagaimana penanganan dan pengaturan perlindungan buruh migran Indonesia; bagaimana penanganan dan pengaturan buruh migran Filipina; apakah pengaturan buruh migran yang ada sudah cukup memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia dan bagaimana jika dibandingkan dengan Filipina; dan bagaimana peran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia dan perband…
TKI merupakan penyumbang devisa kedua terbesar setelah migas sehingga mereka disebut sebagai pahlawan devisa. Hanya saya perlakuan buruk dan tindak manusiwi masih sangat sering dialami oleh para TKI di negara tempat mereka bekerja. Berharap kesejahteraan yang didapat penderitaan. Ada banyak hal yang menjadi penyebab yang terkait satu hal yang menjadi sebab pada diri TKI sendiri, yaitu sistem pe…
2 buku
Penerbitan buku ini disusun secara kronologis dan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar. Pertama ialah bagian umum yang memuat peraturan serta putusan-putusan Menteri Perburuhan, tentang perkembangan organisasi Kementerian Perburuhan. Bagian kedua memuat Undang-Undang, peraturan-peraturan, putusan-putusan, serta pengumumna-pengumuman Menteri Perburuhan mengenai persoalan-persoalan buruh di Indon…
Buku ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rasional yang ditujukan kepada anggota-anggota Komisi Angket yang harus dikirimkan oleh Kantor Organisasi Buruh Internasional ke Rusia. Kuesioner ini telah dikembangkan dan telah ditulis ulang sehingga informasi yang dimuat dalam buku ini telah disatukan dan setiap babnya telah diformulasikan sehingga lebih enak untuk dibaca dan dipubli…
Salah satu potret nyata dari keberpihakan dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Kasus kekerasan yang marak terjadi di salah satu negara tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ini, mulai dari tidak dibayarkan gaji,pemerkosaan,peniadaan hak cuti libur hingga kekerasan fisik, tentu membutuhkan penyelesaian k…
Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2013 di 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur,Jawa Timur,dan Sumatera Utara. Undang-undang ini telah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas berbagai gugatan berbagai pihak. Paling tidak ada sebanyak 10 gugatan dan telah mendapatkan amar putuan MK yang sebagian besar dikabulkan dan membatalkan pasal-…
Buku ini mempunyai beberapa titik berat: pertama, melihat politik perburuhan dalam sektor yang berbeda-beda dengan tujuan agar kita bisa memahami bagaimana politik perburuhan,politik nasionalisme dan regionalisme memenagurhi buruh yang bekerja dalam sektor-sektor tertentu. Kedua, berusaha melihat buruh yang tidak tergabung dalam organisasi perburuhan, atau yang tidak termasuk sektor vital dalam…
Gerakan butuh kini tidak hanya terpaku pada masalah-masalah di pabrik saja,tetapi telah membawa kontibusi penting bagi masyarakat luas. Fakta-fakta tersebut mengantar buku ini untuk menggali secara lebih mendalam peran gerakan buruh di alam kebebasan berserikat. Apa yang seharusnya menjadi prioritas gerakan?Adakah strategi dan emtode baru berorganisasi bagi gerakan buruh?Bagaimana kerja gerakan…
Special issue: Woman's labour force participation gendered patterns and trends.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Mei 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 598. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan tentang perjanjian mengenai syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan.
International Labour Review Volume 150 berisi artikel-artikel ilmiah tentang isu-isu perburuhan yang sangat penting. Antara lain: Trade liberalization, employment and inequality in India and South Africa oleh D. Kucera and L. Roncolato; The administration and financing of paid sick leave oleh A. Schliwen, A. Earle, J. Hayes and S.J. Heymann; Public pensions'sustainability abd population ageing:…