Digitalisasi Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Serta Pengelolaan Dokumen Keua…

Pengelolaan dokumen keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan sebuah organisasi atau perusahaan. Dokumen keuangan mencakup berbagai jenis dokumen yang berhubungan dengan aktivitas keuangan, seperti laporan keuangan, faktur, kwitansi, surat-surat perjanjian keuangan, dan lain sebagainya. Pengelolaan dokumen keuangan yang baik akan membantu memastikan transparansi, akur…

Optimalisasi Layanan Pengelolaan Arsip Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Ke…

Salah satu perubahan yang diharapkan dari pencanangan transformasi digital adalah adanya semangat untuk mengubah mekanisme proses pekerjaan yang semula dilakukan secara manual menjadi digital. Pelan tetapi pasti hampir seluruh unit kerja memiliki semangat inovasi dan berbenah untuk mentransformasikan proses bisnisnya ke dalam suatu sistem berbasis elektronik. Setjen DPD menyadari bahwa dalam me…

Almanak Anggota Parlemen 2009 - 2014 RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penguatan Fungsi Legislasi DEwan Perwakilan Daerah

Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bicameral). Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem “double check” yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat. Kewenangan DPD yang sangat terbata…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

10/2008

Wajah DPR dan DPD 2009-2014: Latar Belakang Pendidikan dan Karier

Buku ini mengandung informasi penting tentang profil setiap Anggota Dewan (DPR dan DPD) berikut Dapil (daerah pemilihan) dan perolehan suara mereka. Anggota Dewan dalam sistem politik Indonesia mempunyai peran sentral dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Ked…

Undang-undang ini dsahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2003 dalam Lembaran Negara nomor 92, Tambahan Lembaran Negara nomor 4310. Undang-undang ini mengatur susunan MPR/DPR/DPD/DPRD, susunan keanggotaan, pimpinan dan peran pimpinan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pergantian antar waktu dari masing-masing anggota MPR/DPR/DPD/DPRD

Handbooks for the members of The Indonesian House of Representatives (DPR RI)…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 328 HAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusya…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009 dalam Lembaran Negara nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5043. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga saja. Terdapat penambahan, pengubahan penamaan (…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum A…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277. Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan umum pemilu di Indonesia untuk mengisi jumlah 550 kursi DPR. Ketentuan jumlah suara untuk terpilih sebagai anggota DPR dan DPD. Ketentuan mengenai KPU, Pengawas Pemilu, penyelesaian sengketa, putusan pengadi…