Dalam menjalankan peran dan fungsi anggota Dewan, perangkat Setjen DPR RI memegang peranan kunci dalam mendukung kerja-kerja anggota Dewan. Menghadapi tuntutan yang semakin besar seiring dengan meningkatnya tuntutan peranan dan fungsi anggota dewan, Setjen DPR RI perlu bekerja lebih keras memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR RI
Restorasi untuk Indonesia, itulah gagasan dasar yang mendorong, mendasari serta menjiwai kiprah NasDem dikancah perpolitikan Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan serta memajukan fungsi pemerintahan kepada cita-cita Proklamasi 1945.
Tatib DPR merupakan peraturan yang ditetapkan oleh DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga DPR. Semakin detil isi dari Tatib DPR akan semakin lebih baik. Namun, dalam kenyataannya masih ada beberapa ketentuan di dalam Tatib DPR yang justru menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi, maka perlu dikaji materi muatan yang …
Buku tentang pengawasan ini kiranya dapat memberikan dasar yang memadai, tentang muatan fungsi pengawasan dan bagaimana pelaksanaannya. Berbagai masukan dan acuan yang disampaikan dalam buku ini juga memungkinkan DPRD untuk merumuskan peraturan daerah dan tata tertib tentang pengawasan. Sudah waktunya DPRD tidak hanya merumuskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja berbagai kebijakan publik d…
Berbeda dengan DPR RI periode sebelumnya, ada beberapa perubahan yang terjadi di DPR RI periode ini. Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait DPR RI periode sekarang, berubah pula sistem kerja DPR RI. Perubahan-perubahan yang terjadi pada DPR RI periode 2014-2019 antara lain: perubahan mekanisme pemilihan pemimpin DPR RI, penambahan peran diplomasi parlemen, dihapuskan…
Di negara-negara yang telah maju ekonomi dan demokrasinya, diplomasi parlemen telah lebih seabad lebih lamanya dipraktikkan untuk pencapaian kepentingan nasional di dunia internasional. Para anggota parlemen adalah bagian dari pelaku diplomasi, yang terbagi atas aktor negara dan non-negara, berkelompok dan individual, terkordinasi dan lepas, serta menjalankan first track diplomacy atau second t…
Parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat suatu negara telah dapat berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur second-track diplomacy. Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran, parlemen telah menjadi unsur penting yang berperan dan berkontribusi secara nyata dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional bangsa dan konstituen ya…
Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…
hubungan antar pemerintah dengan yang diperintah harus di warnai dengan proses balajar untuk saling mempertanggungjawabkan tidak sekedar tindakan, tetapi juga sikap dan pola pikir, prinsip, janji langsung akibat-akibat yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung.
Ketidakpercayaan publik terhadap DPR, pada akhirnya menimbulkan suburnya gerakan ekstraparlementer karena rakyat beranggapan bahwa para wakilnya yang duduk di DPR tidak mampu menerukan aspirasi mereka padahal DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah.
Buku ini berisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Rencana Kinerja ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Selanjutmya bila pagu anggaran 2015 telah disetujui, maka RKT ini akan segera ditetapkan menjadi dokumen Pe…
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari diskusi Dialektika Demokrasi yang dilakukan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Dengan sejumlah narasumber dan tema diskusi yang variatif dan tentunya narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas tentang dinamika sosial politik di tanah air.
Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.