Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tenta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,251 hlm. : 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PER

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tenta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

74 hlm. ; 18 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.1 PER

Himpunan peraturan Tata-Terib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata-tertib Komite Nasional Pusat; Peraturan Tata-tertib Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; Keputusan DPR Sementara No 30/K/1950; Keputusan DPR Sementara tanggal 14 Januari 1952; Keputusan DPR No 8/DPR-45/59; Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1955 berlandaskan UUD 1945, 22 Juli 1959-29 Juli 1960; Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, Orde Lama,…

Panduan Tata Tertib DPR RI

Buku panduan tentang Tata Tertib DPR ini ditulis untuk menjelaskan apa itu tata tertib, dan mengapa hal ini penting dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di DPR, seperti tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tata tertib juga akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. Buku panduan ini dirumuskan berdasarkan (1) pengaturan menurut Undang-Undang mengenai MP…

Kajian Terhadap Peraturan Tata Tertib DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-9052-49-0

Deskripsi Fisik

v, 157 hlm. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI tahun 1971/1972 rapat ke 6 s/d 13…

Himpunan risalah rapat pleno terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1971/1972 rapat ke 6 s/d 13 dengan acara pembicaraan pidato Presiden RI/keterangan Pemerintah tentang nota keuangan dan RAPBN tahun 1972/1973. Laporan dan pengesahan peraturan tata tertib. pembentukan dan pengesahan badan IIPO (Indonesian Inter Parliamentary Organization). Dan laporan panitia chusus MII dan pengambila…

Kajian terhadap peraturan tata tertib DPR RI

Tatib DPR merupakan peraturan yang ditetapkan oleh DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga DPR. Semakin detil isi dari Tatib DPR akan semakin lebih baik. Namun, dalam kenyataannya masih ada beberapa ketentuan di dalam Tatib DPR yang justru menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi, maka perlu dikaji materi muatan yang …