DPRD & Otonomi Daerah: Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-843-2

Deskripsi Fisik

160 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 MAR d

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya…

Buku ini Menceritakan Tentang : Bab I : Ketentuan Umum. Bab II : Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD. Bab III: Belanja Pimpinan Dan Anggota DPRD. Bab IV : Belanja Penunjang Kegiatan DPRD. Bab V: Pengelolaan Keuangan DPRD. Bab VI : Ketentuan Lain-Lain. Bab VII : Ketentuan Peralihan.Bab VIII: Ketentuan Penutup

Peran DPRD dalam pembangunan kota yang berkelanjutan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99134-3-8

Deskripsi Fisik

xiii,88 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan DPRD

Buku tentang pengawasan ini kiranya dapat memberikan dasar yang memadai, tentang muatan fungsi pengawasan dan bagaimana pelaksanaannya. Berbagai masukan dan acuan yang disampaikan dalam buku ini juga memungkinkan DPRD untuk merumuskan peraturan daerah dan tata tertib tentang pengawasan. Sudah waktunya DPRD tidak hanya merumuskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja berbagai kebijakan publik d…

DPR Daerah pertumbuhan, masalah dan masa depannya & UU no 5 Tahun 1974

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

336 hlm. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R. 328 MAR d

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

10/2008

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

Buku ini menguraikan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, dan pendek atau tahunan. Peran APBN dalam Perekonomian, Struktur APBN, Siklus Pembahasan dan Penetapan APBN, Kelembagaan dan Tugas Badan Anggaran. Selain itu, untuk memudahkan dalam memahami buku ini juga diberikan definisi/pengertian dari masing-masing nomenklatur. Penyajian secara kronologis da…

Menciptakan relasi seimbang antara Dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan pemerint…

Dalam tulisan ini diungkapkan bahwa relasi antara DPRD dan Pemda khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan sulawesi Utara diwarnai dengan rivalitas antara keduanya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rivalitas terjadi disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas pendukung dari Pemda terhadap DPRD.

Fungsi legislasi DPRD di era otonomi

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999, telah membawa nuansa baru dimana telah terjadi pergeseran kewenangan system pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Perubahan paradigma baru mendapat sambutan positif dan penuh harap bagi seluruh masyarakat di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokrasi d…

Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009 - 2014 : wakil rakyat garda terd…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Ked…

Undang-undang ini dsahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2003 dalam Lembaran Negara nomor 92, Tambahan Lembaran Negara nomor 4310. Undang-undang ini mengatur susunan MPR/DPR/DPD/DPRD, susunan keanggotaan, pimpinan dan peran pimpinan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pergantian antar waktu dari masing-masing anggota MPR/DPR/DPD/DPRD

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusya…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009 dalam Lembaran Negara nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5043. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga saja. Terdapat penambahan, pengubahan penamaan (…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum A…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277. Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan umum pemilu di Indonesia untuk mengisi jumlah 550 kursi DPR. Ketentuan jumlah suara untuk terpilih sebagai anggota DPR dan DPD. Ketentuan mengenai KPU, Pengawas Pemilu, penyelesaian sengketa, putusan pengadi…

Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-8189-66-8

Deskripsi Fisik

viii, 296 Hal. : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Membangun kapasitas fungsi penganggaran DPRD

Penilaian terhadap kinerja fungsi anggaran DPRD tidak lagi cukup dinilai dengan pencapaian sasaran-sasaran jangka pendek. Sebagai lembaga politik, kinerja fungsi anggaran DPRD harus dikorelasikan dengan pencapaian-pencapaian berbagai indikator politik, sosial dan ekonomi.

Menjadi wakil rakyat dalam tata demokrasi baru

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95977-0-x

Deskripsi Fisik

122 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Partai dan parlemen lokal era transisi demokrasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-799-052-4

Deskripsi Fisik

xlix, 322 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-