Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Buku ini hadir untuk membahas interaksi antara kedua aspek tersebut diatas sekaligus untuk memperkaya literatur tentang politik lokal dan otonomi daerah. Buku ini tidak hanya mampu menjadi referansi utama bagi mahasiswa Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Publik, Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi dan lainnya; tetapi juga bermanfaat bagi mahasiswa disemua level tingkatan S1,S2…

Desentralisasi fiskal: politik dan perubahan kebijakan 1974-2004

Tema utama buku ini adalah: peralihan kekuasaaan dan keterpurukan ekonomi;orde baru restrukturisasi politik,sentralisasi fiskal,kebijakan keuangan pusat-daerah,kelemahan administratif dan kontrol;transisi kebijakan daerah setelah orde baru; pelaksanaan desentralisasi di tengah kemelut politik;politik birokratis dan akuntabilitas fiskal; gagasan baru dalam kebijakan fiskal; dan legislasi 2004.

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-605-7

Deskripsi Fisik

xv, 256 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.000 473 SAR a

Desentralisasi, otonomi, dan pemekaran daerah di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-218-279-0

Deskripsi Fisik

xxx, 223 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SYA d

Voornamste Voorschriften Betreffende de Decentralisatie en Bestuurhervorming

Buku ini terdiri dari dua belas bagian tentang Ketentuan Pokok Mengenai Desentralisasi dan Reformasi Pemerintahan. Bagian pertama adalah Reformasi Pemerintahan. Bagian kedua adalah Desentralisasi. Bagian ketiga adalah Peraturan Pemerintah Hindia. Bagian keempat adalah Peraturan Provinsi. Bagian kelima adalah Peraturan Kotamadya. Bagian keenam adalah Peraturan Kabupaten. Bagian ketujuh adalah Pe…

Centralisatie en Decentralisatie

Buku ini membahas konsep sentralisasi dan desentralisasi yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan konkrit. Dari diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut berulang kali dihasilkan tiga buah kesimpulan yang sama, yaitu: 1) prinsip kedaulatan dalam suatu kelompok sendiri, 2) prinsip bantuan, dan 3) gagasan desentralisasi yang fungsional. Dapat dikatakan bahwa tiga poin di atas sebenarnya merup…

Uitgave der Commissie voor De Volkslectuur Serie No. 286

Buku ini merupakan publikasi Komisi Balai Pustaka series no. 286. Buku ini membahas mengenai desentralisasi di Hindia Belanda. Di masa depan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 akan semakin banyak seruan yang dilakukan terhadap politik penduduk Hindia Belanda, khususnya penduduk pribumi. Sudah di tahun berikutnya di kota-kota, pemungutan suara tidak hanya terbuka untuk or…

Uitgave der Commissie voor De Volkslectuur Serie No. 286

Buku ini merupakan publikasi Komisi Balai Pustaka series no. 286. Buku ini membahas mengenai desentralisasi di Hindia Belanda. Di masa depan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 akan semakin banyak seruan yang dilakukan terhadap politik penduduk Hindia Belanda, khususnya penduduk pribumi. Sudah di tahun berikutnya di kota-kota, pemungutan suara tidak hanya terbuka untuk or…

Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah

Dalam buku ini dibahas tujuh topik yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan desentralisasi fiskal. Bagian pertama menjelaskan implementasi konsep desentralisasi fiskal dalm rangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Bagian kefua mengetengahkan mengenai kegiatan ekonomi daerah,bagian ketiga menjelaskan bagaimana kesiapan daerah menghadapi desentralisasi fiskal. Bagian keempat membahas mengen…

Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…

Negara kesatuan, desentralisasi, dan federalisme

Buku ini mengupas alasan-alasan yang melatarbelakangi kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal. Ditinjau secara yuridis dan empiris, kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi negara dalam NKRI. Oleh karena itu perlu dirumuskan upaya yang harus dilakukan agar kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal d…

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah : perspektif hukum d…

Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…

Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20…

Mengamati perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi kontroversi dan penyimpangan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus diiringi dengan reformasi birokrasi yang…

Berbagai tantangan dan permasalahan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakya…

Secara teoritis kebijakan desentralisasi dapat menimbulkan dorongan positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena desentralisasi elemen masyarakat sipil mempunyai peluang besar dalam memantau tindakan pemerintah dan mendekatkan jarak komunikasi dengan kaum miskin. Namun desentralisasi juga bisa ditolak oleh masyarakat bila hanya untuk menjadi alasan…

Hukum Pemda : Otonomi Daerah dan Implikasinya

Buku ini berisi tentang otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemikiran perjalanan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah di Indonesia dan konsep ideal pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih bermoral, bermartabat dan inovatif serta mandiri.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undan…

UU Nomor 32 Tahun 2004, Buku 1 dan 2

Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia (Persp…

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Permasalahannya banyak daerah yang tidak merasa puas dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan selama ini. Daerah masih menghadapi realitas pembangunan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang diskriminatif dan praktek korupsi yang merajalela…

Merajut Otonomi Daerah Pada Era Reformasi (Kasus Indonesia)

Buku ini merupakan hasil refleksi yang memuat pesan urgensi absolutnya menghadirkan roh desentralisasi yang bersumber dari cita-cita luhur konstitusi, serta paradigma akademik yang memberikan landasan ilmiah melakukan rancang bangun otonomi daerah. Kontemplasi ini sarat dengan makna karena penulisnya seorang birokrat yang hampir sepanjang karirnya mempunyai pengalaman empirik dalam penyelenggar…

Naskah akademik: Kajian daerah pembentukan Kota Manokwari dan lokasi calon ib…

Buku ini berisi kajian daerah pembentukan Kota Manokwari yang merupakan kajian representatif yang mencba melukiskan dinamika dan gejolak perubahan wilayah yang bertujuan tidak lain adalah untuk memberikan gambaran kelayakan terhadap rencana pembentukan/pemekaran calon Kota Manokwari yang dikaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria P…

Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: Dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahu…

Buku ini berisi perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (baru) yang perlu disosialisasikan secara luas baik oleh pemerintah, maupun pemerintah daerah (gubernur, bupati dan walikota) dan segenap jajarannya (perangkat daerah) sehingga dalam implementasinya tidak menimbulkan berbagai konflik, baik antara pemerintah dan daerah maupun antar daerah sendiri dan bahkan konflik di tengah-ten…