Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Buku ini hadir untuk membahas interaksi antara kedua aspek tersebut diatas sekaligus untuk memperkaya literatur tentang politik lokal dan otonomi daerah. Buku ini tidak hanya mampu menjadi referansi utama bagi mahasiswa Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Publik, Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi dan lainnya; tetapi juga bermanfaat bagi mahasiswa disemua level tingkatan S1,S2…

Desentralisasi, otonomi, dan pemekaran daerah di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-218-279-0

Deskripsi Fisik

xxx, 223 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SYA d

Centralisatie en Decentralisatie

Buku ini membahas konsep sentralisasi dan desentralisasi yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan konkrit. Dari diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut berulang kali dihasilkan tiga buah kesimpulan yang sama, yaitu: 1) prinsip kedaulatan dalam suatu kelompok sendiri, 2) prinsip bantuan, dan 3) gagasan desentralisasi yang fungsional. Dapat dikatakan bahwa tiga poin di atas sebenarnya merup…

Uitgave der Commissie voor De Volkslectuur Serie No. 286

Buku ini merupakan publikasi Komisi Balai Pustaka series no. 286. Buku ini membahas mengenai desentralisasi di Hindia Belanda. Di masa depan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 akan semakin banyak seruan yang dilakukan terhadap politik penduduk Hindia Belanda, khususnya penduduk pribumi. Sudah di tahun berikutnya di kota-kota, pemungutan suara tidak hanya terbuka untuk or…

Uitgave der Commissie voor De Volkslectuur Serie No. 286

Buku ini merupakan publikasi Komisi Balai Pustaka series no. 286. Buku ini membahas mengenai desentralisasi di Hindia Belanda. Di masa depan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 akan semakin banyak seruan yang dilakukan terhadap politik penduduk Hindia Belanda, khususnya penduduk pribumi. Sudah di tahun berikutnya di kota-kota, pemungutan suara tidak hanya terbuka untuk or…

Negara kesatuan, desentralisasi, dan federalisme

Buku ini mengupas alasan-alasan yang melatarbelakangi kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal. Ditinjau secara yuridis dan empiris, kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi negara dalam NKRI. Oleh karena itu perlu dirumuskan upaya yang harus dilakukan agar kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal d…

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah : perspektif hukum d…

Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…

Berbagai tantangan dan permasalahan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakya…

Secara teoritis kebijakan desentralisasi dapat menimbulkan dorongan positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena desentralisasi elemen masyarakat sipil mempunyai peluang besar dalam memantau tindakan pemerintah dan mendekatkan jarak komunikasi dengan kaum miskin. Namun desentralisasi juga bisa ditolak oleh masyarakat bila hanya untuk menjadi alasan…

Hukum Pemda : Otonomi Daerah dan Implikasinya

Buku ini berisi tentang otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemikiran perjalanan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah di Indonesia dan konsep ideal pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih bermoral, bermartabat dan inovatif serta mandiri.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undan…

UU Nomor 32 Tahun 2004, Buku 1 dan 2

Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia (Persp…

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Permasalahannya banyak daerah yang tidak merasa puas dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan selama ini. Daerah masih menghadapi realitas pembangunan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang diskriminatif dan praktek korupsi yang merajalela…

Merajut Otonomi Daerah Pada Era Reformasi (Kasus Indonesia)

Buku ini merupakan hasil refleksi yang memuat pesan urgensi absolutnya menghadirkan roh desentralisasi yang bersumber dari cita-cita luhur konstitusi, serta paradigma akademik yang memberikan landasan ilmiah melakukan rancang bangun otonomi daerah. Kontemplasi ini sarat dengan makna karena penulisnya seorang birokrat yang hampir sepanjang karirnya mempunyai pengalaman empirik dalam penyelenggar…

Naskah akademik: Kajian daerah pembentukan Kota Manokwari dan lokasi calon ib…

Buku ini berisi kajian daerah pembentukan Kota Manokwari yang merupakan kajian representatif yang mencba melukiskan dinamika dan gejolak perubahan wilayah yang bertujuan tidak lain adalah untuk memberikan gambaran kelayakan terhadap rencana pembentukan/pemekaran calon Kota Manokwari yang dikaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria P…

Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: Dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahu…

Buku ini berisi perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (baru) yang perlu disosialisasikan secara luas baik oleh pemerintah, maupun pemerintah daerah (gubernur, bupati dan walikota) dan segenap jajarannya (perangkat daerah) sehingga dalam implementasinya tidak menimbulkan berbagai konflik, baik antara pemerintah dan daerah maupun antar daerah sendiri dan bahkan konflik di tengah-ten…

Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah

Dalam era desentralisasi fiskal, dengan keterbatasan keuangan daerah, maka peranan investasi, baik asing maupun dalam negeri memegang peranan penting, disamping perbankan di daerah amat penting. Tetapi kenyataan jumlah bank belum mendukung bagi akselerasi pembangunan. Bank-bank di daerah harus diarahkan untuk pengembangan proyek maupun perusahaan nasabahnya, bukan hanya berfungsi sebagai pember…

Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah : Perspektif Teori Otonomi dan Desen…

Kewenangan Organ dan Lembaga daerah dalam sistem pemerintah daerah sangat vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dianalisis dari karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah. Karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah selain memiliki makna yuridis, juga memiliki makna filosofis dalam konteks falsafah bang…

Naskah akademik: Kajian akademis pembentukan calon Kabupaten Manokwari Barat …

Kajian ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan bagi rencana pembentukan calon Kabupaten Manokwari Barat. Pembentukan kabupaten baru ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sektor pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dan diharapkan kinerja kabupaten induk dan calon kabupaten menjadi efektif. Atas dasar inilah rencana pem…

Naskah akademik: Penyusunan dokumen kajian calon Kabupaten Admi Korbai Provin…

Kajian ini untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Persyaratan teknis tersebut meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan …

Naskah akademik: Naskah kajian akademik Pembentukan Kabupaten Maibrat Sau di …

Kajian ini memuat hasil analisis komprehensif yang meliputi bidang hukum dan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, serta bidang sosial budaya yang dilakukan di wilayah calon kabupaten Maibrat Sau, yang terdiri dari 6 (enam) distrik, yakni Distrik Ayamaru, Ayamaru Utara, Ayamaru Timur, Aitinyo, Aitinyo Utara dan Aitinyo Barat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bagian …

Naskah akademik: Naskah kajian akademik pembentukan Kabupaten Malamoi Provins…

Kajian ini memuat gambaran umum dan analisis hukum dan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, dan sosial budaya yang dilakukan di wilayah calon Kabupaten Malamoi. Naskah ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan pembahasan dan menformulasikan kebijakan yang nyata bagi legalitas k…