/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Desentralisasi dalam pemerintahan - Undang-undang\"'" ]
UU Nomor 32 Tahun 2004, Buku 1 dan 2
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juni 1965 dalam Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Bahwa sehubungan dengan perkembangan ketatanegaraan, pembentu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juni 1965 dalam Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Bahwa sehubungan dengan perkembangan ketat…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juli 1965 dalam Lembaran Negara Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Bahwa berhubun…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juni 1965 dalam Lembaran Negara Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun–Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah. Bahwa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037. Undang-undang ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juni 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Bahwa untuk lebih mengintensifkan dan memperlancar jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah di…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1956 dalam Lembaran Negara nomor 77. Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk melaksanakan otonomi tersebut harus ada kesanggupan keuangan yang seluas-luasnya.