UU Nomor 32 Tahun 2004, Buku 1 dan 2
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juni 1965 dalam Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Bahwa sehubungan dengan perkembangan ketatanegaraan, pembentu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juni 1965 dalam Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Bahwa sehubungan dengan perkembangan ketat…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juli 1965 dalam Lembaran Negara Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Bahwa berhubun…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juni 1965 dalam Lembaran Negara Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun–Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah. Bahwa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037. Undang-undang ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juni 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034. Undang-undang ini mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Bahwa untuk lebih mengintensifkan dan memperlancar jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah di…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1956 dalam Lembaran Negara nomor 77. Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk melaksanakan otonomi tersebut harus ada kesanggupan keuangan yang seluas-luasnya.