Laporan Pemanfaatan Keangotaan DPR RI : pada organisasi Internasional yang di…

Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…

Pedoman pengamanan rumah jabatan anggota dewan perwakilan rakyt Republik Indo…

Pedoman pengamanan ini merupakan panduan sistem pengamanan yang berlaku di kawasan rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata dan Pos Pengumben, yang berisi berbagai urut-urutan kegiatan/tindakan dalam menghadapi berbagai permasalahan keamanan. Pedoman pengamanan ini disusun sebagai upaya mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang terjadi terhadap obyek dan sarana pengamanan yang semakin berkemb…

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT

Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan

Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib Bese…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 327 hal.; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 328.1 PER

Parlemen dan penegakan hukum di Indonesia

Dengan pengalaman politiknya secara langsung selama tugasnya di DPR, kiprah dan pemikiran pengarang tertuang dalam buku ini. Memuat potret lebih satu dasawarsa kondisi penegakan hukum di Indonesia diantaranya KKN, money laundering, illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining, peran parlemen menjadi salah satu pemancang kokohnya fondasi penegakan hukum di negeri ini.

Tiada hari tanpa pengabdian : jejak langkah wakil rakyat

Era reformasi yang ditandai terbukanya koridor aspirasi politik dengan semakin banyaknya kontestan partaipeserta pemilu, mengharuskan partai politik untuk terus giat mendekatkan diri kepad kepentingan rakyat. Hal yang sama juga dilakukan Partai Persatuan Pembangunan dimana elite politiknya di tuntut mampu berpartai dengan pola-pola baru yang lebih mendekatkan diri pada kepentingan rakyat. Dala…

Mengawal amanat reformasi : perjuangan politik amar makruf nahi munkar Fraks…

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, telah menggerakkan elemen masyarakat untuk menuntut reformasi dalam semua bidang kehidupan. Perubahan yang signifikan ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto, setelah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Reformasi yang kita lakukan memang tidak hanya mencakup aspek politik tetapi juga ekonomi. Secara teoritis, perubahan polit…

Indonesia Berdaulat Bermartabat: Kompilasi Pemikiran Anggota Komisi 1 DPR RI …

Buku ini mengenai isu-isu tentang komisi 1 DPR RI yang berkaitan dengan hard power atau yang langsung berelasi dengan kedaulatan, marwah dan martabat NKRI pertahanan keamanan nasional, politik luar negeri Indonesia, dan komunikasi informasi.

Bobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK Tentang Kualitas Legislasi 2006

Buku kajian ini adalah suatu awal untuk memulai kerja panjang dalam mengembangkan pemahaman mengenai "socially responsible law-making". PSHK mencoba menilai kualitas legislasi, sejalan dengan misi PSHK yang baru: menuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial atau towards socially responsible law-making. Legislasi memang lebih kuat sebagai persoalan politik daripada persoalan huk…

"SEDAP NIAN" sistem pengelolaan operasional pimpinan

Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Senate Procedure and Practice

This text is designed to proffer an introduction to senate procedure. It reflects the core rules and precedents that govern the Senate's floor work. very often these procedures are modified or waived by unanimous consent.

Restorasi parlemen : dua tahun Fraksi NasDem DPR RI bersama rakyat

Buku “Restorasi Parlemen” ini berisi refleksi tahunan Kinerja Anggota DPR RI Fraksi NasDem secara internal, namun pada dimensi yang lain, informasi yang terkandung di dalam buku ini justru merupakan sebuah terobosan yang dapat menjadi langkah awal membangun budaya transparansi pertanggungjawaban segenap anggota Fraksi Nasdem kepada publik selaku wakil rakyat tentang berbagai hal yang dikerj…

House and Senate

This book is about the two houses of the U.S. Congress, their differences, their similarties, their relationships with each other and the current status of American bicameralism. The word that comes to mind when when decribing such an approach is institutional

DPRD: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-873-4

Deskripsi Fisik

x, 274 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Rationalizing Parliament

Rationalizing parliament examines how institutional arrangements in the French constitution shape the bargaining strategies of political parties. the book investigates the decision by French cities to include in the constitution legislative procedures aimed at retionalizing the policy making role of parliament and analyzes the impact of these procedures on policy outcomes.

Catatan dari Senayan

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3580-04-6

Deskripsi Fisik

xxiv, 238 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2005

Keparlemenan adalah sebuah fenomena sejarah yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan keadaan masyarakat negara yang bersangkutan. Parlemen dalam sebuah system politik yang demokratis termasuk dalam institusi sebuah negara, yaitu sebuah kelompok dari sejumlah institusi yang menentukan, secara langsung maupun tidak langsung, kinerja suatu system politik.

Daulat Wakil Rakyat Memilih Pejabat: Konstitusionalitas Persetujuan DPR dalam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-231-522-8

Deskripsi Fisik

xv, 228 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 HAR d

Melanjutkan reformasi membangun demokrasi : jejak langkah parlemen Indonesia …

Dalam sistem demokrasi dewasa ini, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan representasi dari rakyat yang dipilih melalui partai politik. Artinya, masyarakat adalah pihak yang diwakili atau selaku pihak yang menyerahkan kekuasaan/mandat untuk mewakili opini, sikap dan kepentingannya kepada lembaga perwakilan politik di dalam proses politik dan pemerintahan. Di satu sisi, peran dan fungsi badan lembaga…