DPR dan Defisit Demokrasi adalah memori kolektif bangsa dan negeri. Buku ini mengurai tentang cermin untuk melakukan evaluasi perjalanan demokrasi Indonesia di era baru yang di klaim sebagai " era reformasi " yang penuh kegalauan bagi anak bangsa yang menyadarinya. Melaporkan keadaan negeri dan penghuninya ke luar gedung dengan apa yang penulis lihat sehari-hari di pusat kekuasaan politik nasio…
Buku Perundang-undangan terbitan Sinar Grafika ini berisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 (UU RI No. 27 Tahun 2009) dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
Buku Profil Anggota DPR dan DPD 2014-2019 memberikan informasi dan gambaran mengenai profil, rekam jejak anggota dewan sesuai daerah pemilihan masing-masing.
Diterbitkannya buku Profil Anggota Legislatif ini masih menjadi bagian pekerjaan KPU dalam mensosialisasikan hasil pemilihan umum legislatif yang telah berlangsung sangat demokratis itu.. Diharapkan dengan tersosialisasnya profil anggota legislatif terpilih ini, masyarakat bisa mengenal anggota legislatif tersebut dengan lebih baik lagi.
Dalam sistem pemerintahan demokratis khususnya negara Indonesia yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Lembaga negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat suatu rakyat. Buku ini mengkaji hubungan kek…
Buku jilid 5 mengetengahkan perjalanan sejarah cikal bakal,keberadaan dan kelangsungan lembaga legislatif di Indonesia berikut kiprah dan kontribusi lembaga ini dalam kegidupan berbangsa dan bernegara sejak era kolonial. DPR RI masa reformasi merupakan hasil pemillu 1999 melahirkan DPR RI dengan wajah baru. Keberhasilan MPR dalam melakukan sejumlah amandemen. Babak baru demokrasi di Indonesia…
The book captures the dynamism of congress as an institution, one that, despite closely adhering to the basic framework of the constitution, has evolved dramatically era by era.
Buku ini ditulis berdasarkan hasil seminar yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat patriot nasional dengan tema " Mari Bersatu Membangun Bangsa dan Mengembangkan Sistem Demokrasi yang Bermartabat", yang mengupas tentang Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pemilihan Presiden No. 42 Tahun 2008.
Religious dissent was the consequence of a long-term desire for a more godly religion, but modern dissent in England is essentially the unintentional creation of parliamentary legislation and dates fro, the restoration settlement
Buku Tuntas Mengemban Tugas: Hasil Kerja dari Anggota Dewan Wisnu Wijaya Adiputra mendokumentasikan capaian, peran, dan kontribusi Wisnu Wijaya Adiputra sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislatif. Buku ini mengulas pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi aspirasi masyarakat. Disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepad…
Era reformasi yang ditandai terbukanya koridor aspirasi politik dengan semakin banyaknya kontestan partaipeserta pemilu, mengharuskan partai politik untuk terus giat mendekatkan diri kepad kepentingan rakyat. Hal yang sama juga dilakukan Partai Persatuan Pembangunan dimana elite politiknya di tuntut mampu berpartai dengan pola-pola baru yang lebih mendekatkan diri pada kepentingan rakyat. Dala…
Rationalizing parliament examines how institutional arrangements in the French constitution shape the bargaining strategies of political parties. the book investigates the decision by French cities to include in the constitution legislative procedures aimed at retionalizing the policy making role of parliament and analyzes the impact of these procedures on policy outcomes.
Buku kajian ini adalah suatu awal untuk memulai kerja panjang dalam mengembangkan pemahaman mengenai "socially responsible law-making". PSHK mencoba menilai kualitas legislasi, sejalan dengan misi PSHK yang baru: menuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial atau towards socially responsible law-making. Legislasi memang lebih kuat sebagai persoalan politik daripada persoalan huk…
Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT
Buku ini adalah merupakan sebentuk ikhtiar kelembagaan disertai dengan niatan politik tentang sebuah lembaga perwakilan yang lebih baik. Pandangan masyarakat tentang lembaga perwakilan baik DPR maupun DPRD yang masih diwarnai sinisme akibat serangkaian kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota DPR atau DPRD.