Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan

Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …

Bobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK Tentang Kualitas Legislasi 2006

Buku kajian ini adalah suatu awal untuk memulai kerja panjang dalam mengembangkan pemahaman mengenai "socially responsible law-making". PSHK mencoba menilai kualitas legislasi, sejalan dengan misi PSHK yang baru: menuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial atau towards socially responsible law-making. Legislasi memang lebih kuat sebagai persoalan politik daripada persoalan huk…

Merawat Kehormatan di Tengah Cobaan : sebuah tentang kinerja penegakan etika

Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan sekelumit upaya untuk merangkai gugasan ide dan gagasan tentang bagaimana memandang parlemen yang sesungguhnya. tetu saja dengan muatan kinerja MKD sebagai pendulum yang tidak bisa dilepaskan dalam desain besar kelembagaan DPR masa depan. sebab, bagaimanapun, rezim etika telah menjadi pilihan penting di era demokrasi yang cenderung mengabaikan substa…

Ringkasan laporan kinerja DPR RI tahun keempat (16 Agustus 2017 – 15 Agustu…

Laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2017-2018 mencakup berbagai kegiatan dan capaian kinerja DPR yang telah dilaksanakan pada satu tahun sidang sejak 16 Agustus 2017 sampai 15 Agustus 2018. Pada dasarnya kinerja DPR adalah hasil pelaksanaan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20A UUD Negara Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang kemudian…

Kinerja legislasi DPR RI Periode 2009 -2014: Perspektif sumber daya manusia

Buku ini mengupas tentang Kinerja Legislasi DPR RI Periode 2009 - 2014 yang dalam tiga tahun pelaksanaannya belum mencapai target, yaitu baru menyelesaikan 70 UU yang terdapat dalam Daftar Program Legislasi Nasional 2010 - 2014 dari 262 RUU yang ditetapkan. Jadi dalam tiap tahun, DPR rata-rata hanya menyelesaikan 15 - 20 RUU dari target yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan, …

Laporan Kinerja DPR RI 16 Tahun Keempat : Menjawab Tantangan, Meningkatkan Ke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 480 hlm. : il. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Pengaruh Respon Anggota Dewan atas Aspirasi Masyarakat dan Fraksi di DPR RI t…

Penelitian yang menggunakan metode survei dengan analisis deskriptif korelasional ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai respon anggota dewan atas aspirasi masyarakat dan peran fraksi di DPR RI sehingga akan dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kinerja dewan.

Laporan kunjungan delegasi Badan Keahlian DPR RI ke Parlemen Jerman 5-10 Sept…

Buku ini berisi laporan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI ke Parlemen Jerman dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep tentang peranan sistem pendukung parlemen dalam bidang anggaran, khususnya yang menjadi fokus utama Divisi Penelitian Parlemen Jerman. Laporan terdiri dari pendahuluan yang berisikan jadwal acara dan susunan delegasi; sekilas tentang Republik Federal Jerm…

Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini mengungkapkan berbagai latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam bentuk identifikasi masalah dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dalam bidang legislasi serta pengawasan dan penetapan anggaran. Buku ini juga mengemukakan berbagai solusi dan rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai masa…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, P…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban P3DI dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR pada tahun anggaran 2014. Laporan ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi P…

Laporan Kinerja DPR RI 2009 -2014 Tahun Pertama

Buku Kinerja DPR RI ini selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Dewan selama Masa Sidang 2009-2010, juga memberikan suatu sarana untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan yang optimal bagi seluruh kegiatan kedewanan.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Setjen DPR RI Tahun 2012

Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dalam bentuk LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekjen DPR RI atas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yaitu sepanjang tahun 2012. Tanggung jawab kinerja di dalam LAKIP ini merupakan gambaran dan sekaligus penjelasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksaan visi da…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2013. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 13 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2013, terdapat 11 indikator yang mencapai target…

Peningkatan kinerja DPR RI: laporan hasil Tim Peningkatan Kinerja DPR RI. Jak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328 IND p