Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …
Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan sekelumit upaya untuk merangkai gugasan ide dan gagasan tentang bagaimana memandang parlemen yang sesungguhnya. tetu saja dengan muatan kinerja MKD sebagai pendulum yang tidak bisa dilepaskan dalam desain besar kelembagaan DPR masa depan. sebab, bagaimanapun, rezim etika telah menjadi pilihan penting di era demokrasi yang cenderung mengabaikan substa…
Buku ini mengupas tentang Kinerja Legislasi DPR RI Periode 2009 - 2014 yang dalam tiga tahun pelaksanaannya belum mencapai target, yaitu baru menyelesaikan 70 UU yang terdapat dalam Daftar Program Legislasi Nasional 2010 - 2014 dari 262 RUU yang ditetapkan. Jadi dalam tiap tahun, DPR rata-rata hanya menyelesaikan 15 - 20 RUU dari target yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan, …
Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dalam bentuk LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekjen DPR RI atas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yaitu sepanjang tahun 2012. Tanggung jawab kinerja di dalam LAKIP ini merupakan gambaran dan sekaligus penjelasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksaan visi da…
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2013. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 13 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2013, terdapat 11 indikator yang mencapai target…