DPRD: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-873-4

Deskripsi Fisik

x, 274 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

DPRD & otonomi daerah setelah mandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-843-2

Deskripsi Fisik

xii, 160 hal. 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MAR d

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 ahun 2014 Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014 dalam Lembaran Negara No. 383, Tambahan Lembaran Negara No. 5650, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa ketentuan yang perlu disempurnaka…

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perm…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568, merupakan undang-undang mengenai MD3. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan…

Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Keparlemenan di Indonesia : Perdebatan P…

Tesis ini membahas tentang perdebatan proses pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR 2001. Sebagai lembaga baru, DPD merupakan penjelmaan dari adanya wakil daerah di tingkat pusat guna menampung aspirasi rakyat sekaligus pluralitas daerah yang ada di Indonesia. Keberadaan DPD dituangkan dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UU…

Wakil rakyat tidak merakyat: evaluasi kinerja satu tahun wakil rakyat Indonesia

Buku ini mengupas kinerja lembaga-lembaga MPR,DPR,DPD dan DPRD. Para anggota MPR,DPR,DPD dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu, maka lembaga-lembaga tersebut sejatinya adalah wakil-wakil rakyat dan kepanjangan tangan rakyat dalam pengelolaan negaranya. Benarkan kinerja MPR,DPR,DPD dan DPRD selama satu masa jabatannya tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda mewakili, dan martabat serta kese…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 17 Desember 1969 dalam Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915, merupakan undang-undang yang memuat mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terbentuk atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata…