Dalam bentukan Kabupaten Panipi di Propinsi Gorontalo perlu disusun proposal kelayakan pembentukan kabupaten Panipi sebagai bahan kajian dan pertimbangan, terutama aspek historis.
Kajian ini berisi berbagai informasi kemampuan dan potensi yang ada nantinya bahan kajian mendalam bagi upaya pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat. Calon Kabupaten ini meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, dan Kecamatan Wanggarasi. Wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat merupakan wilayah yang potensial dan produktif untuk dikembangkan sebag…
Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan tahun 2001, kecenderungan membentuk daerah baru sangat besar. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung danGorontalo merupakan dua daerah provinsi baru di Indonesia. Konsekuensi pembentukan daerah baru berdampak pada kebijakan transfer fiskal dalam APBN. Walaupun kedua provinsi tersebut sudah terpisah dari provinsi induknya, tetapi kemampuan APBD-nya masih t…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 13, Tambahan Lembaran Negara nomor 4687 merupakan Undang-undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bida…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga l6 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor. 64, Tambahan Lembaran Negara nomor 4398., merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo. Dengan semakin berkembangnya pembangunan di wilayah provinsi Gorontalo, khususnya di bidang hukum pada saat ini telah sampai pada tahap yang menghendaki perlunya p…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 25 Februari 2003 dalam lembaran Negara nomor 26, tambahan lembaran Negara nomor 4269, merupakan undang-undang Untuk memacu kemajuan Provinsi Gorontalo pada umumnya, serta Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2000, dalam Lembaran Negara nomor 77, Tambahan Lembaran Negara nomor 3965, merupakan undang-undang yang membahas tentang perubahan atas undang-undang nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo yang menetapkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum lokal dilaksanakan selambat-lambatnya setelah satu tahun …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Desember 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara nomor 4060 merupakan Undang-Undang yang disusun dengan pertimbangan: (1) perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masy…