buku ini menjawab sebagian besar masalah praktek sehubungan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Didalamnya memuat pertimbangan tanah; hipotek atas tanah; credietverband; hak pakai; hak sewa; kavling; garapan, dll. Kasus praktek tanah yang semuanya berhubungan dengan kredit.
buku ini merupaan lanjutan dari buku pedoman tata cara hak atas tanah tahun 1999 yang pernah diterbitkan sebelumnya. maksud dan tujuan penerbit membuat buku ini yaitu berkeinginan untuk membantu kepada semua pihak yang bergerak dan menekuni serta terkait langsung di bidang pertanahan. sehingga tiap langkah kegiatannya selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah.…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Juli 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 626. Undang-undang ini merupakan keputusan Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1952 tentang pemindahan hak tanah-tanah d…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 2 Agustus 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menyempurnakan Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah ada sebelumnya. Penyempurnaan undang-undang ini berpegang teguh pada asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan kesederhanaan…