/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Hak asasi\"'" ]
American Associatopn for the Advancement of Science (AAAS) dan Human Rights Information and Documentation Systems, International (HURIDOCS) menyajikan buku ini sebagai perkakas untuk menanggulangi berbagai contoh pelanggaran HAM yang tidak terekam, tidak tercacah, tidak mendapat pengakuan dan tidak diketahui
Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan siapa saja yang ingin memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengadilan HAM di Indonesia, mulai dari definisi, lingkup kewenangan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, restitusi dan rehabilitasi, dan sebagainya. Buku ini juga dilengkapi dengan lampiran perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional.
This book is the product of a multi-year dialogue between leading human rights theorists and high-level representatives of international human rights NGOs (INGOs). It is divided into three parts that reflect the major ethical challenges discussed at the workshops: the ethical challenges associated with interaction between relatively rich and powerful northern-based human rights INGOs and recipi…
Setiap bangsa memiliki budaya, peradaban, dan sejarah perjalanan panjang yang berbeda dari satu negara dengan negara lain. Potret tersebut merupakan fakta dan tidak mungkin dihapus. Terkait dengan masalah ini, kita bertemu dengan paham/sifat absolutisme atau relativeisme makna dan pelaksanaan hak asasi manusia yang ada. Masalah tersebut disinggung dalam buku ini.
Buku ini membahas tentang kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM beserta pengadilan-pengadilan yang telah mengadili para pelaku kejahatan serius terhadap HAM di dunia
Meskipun UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan hak-hak konstitusional bagi anak, namun dalam realisasinya masih banyak terdapat hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik. Sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan (vulnerable group), anak-anak memerlukan perhatian dan perlakuan secara khusus agar apa yang menjadi hak-hak konstitusionalnya dapat terlindungi. Buku ini membahas…
Crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) merupakan bagian dari yurisdiksi konstitusional-global dari International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional). Kejahatan ini sekarang menjadi keprihatinan dan urusan masyarakat internasional secara keseluruhan atau umum terlepas di mana dan kapan terjadinya.
Buku ini terbit membuktikan kepedulian Jenderal Kunarto pada Almamaternya Polri. Harapan-harapan yang tersurat dan tersirat dalam buku ini, merupakan pernyataannya secara tidak langsung akan dorongannya; agar Polri mampu mengikuti perubahan jaman, menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia, sehingga lebih maju dalam arti lebih profesional, efektif, efisien da…
Persoalan hukum dari hulu ke hilir di Indonesia demikian beragam dan kompleks, seolah tidak ada sisi baik yang bisa diajukan sebagai penawar kerunyaman itu. Tidak heran apabila seorang antropolog Barat Clifford Geertz menyatakan bahwa Indonesia adalah lahan subur untuk penelitian sosial karena begitu banyak dan kompleksnya masalah yang bisa dijadikan tema-tema penelitian. Temuan penelitian yang…
Buku ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menitikberatkan pada perspektif hukum positif, hukum Islam, dan hak asasi manusia. Uraian diawali dengan landasan konstitusional hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya mengenai hak atas rasa aman, perlindungan martabat,…
Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.
Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women atau biasa disingkat CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) pada tanggal 24 Juli 1984. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1…
Buku ini mengkaji perilaku seksual sesama jenis dalam perspektif hak asasi manusia dan kebijakan hukum pidana, membahas perdebatan normatif, pendekatan penal policy, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan perlindungan HAM.
Sumber daya alam yang melimpah tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi rakyat luas. Dalam banyak contoh, limpahan sumber daya alam yang kelak mengundang eksplorasi industri oleh pemilik modal justru merugikan rakyat. Lalu, di mana dan seperti apa eksistensi negara, baik dalam proses pengelolaan sumber daya alam-yang tidak merata imbasnya ke seluruh rakyat-maupun saat terjadi dampak ekstern…
Sebagai kelompok rentan, perempuan dan anak kerap menghadapi proses domestifikasi dalam budaya patriarkal, memiliki partisipasi yang terbatasi di tengah masyarakat, bahkan tak jarang menjadi objek kekerasan dan terabaikan hak-hak mendasarnya secara manusiawi. Data yang dirilis WHO menyebutkan bahwa satu diantara tiga perempuan di dunia diperkirakan pernah mengalami kekerasan dari pasangan hidup…
Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua menjadi isu paling kontroversial dan mendapatkan perhatian serta respons beragam. Secara universal, penerapan prinsip HAM di Papua menjadi lebih dilematis karena konteks ekonomi politik dan dinamika konflik yang dipengaruhi oleh peran dan keterlibatan berbagai aktor dengan multi kepentingan. Masalah penghormatan dan pemenuhan HAM Papua tidak oto…