Judul asli : Major Internasional Human Rights Instruments
Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota dewan HAM merupakan suatu peristiwa historis yang patut di syukiri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademis, media, LSM dan seluruh lapisan masyarakat.
Persoalan hukum dari hulu ke hilir di Indonesia demikian beragam dan kompleks, seolah tidak ada sisi baik yang bisa diajukan sebagai penawar kerunyaman itu. Tidak heran apabila seorang antropolog Barat Clifford Geertz menyatakan bahwa Indonesia adalah lahan subur untuk penelitian sosial karena begitu banyak dan kompleksnya masalah yang bisa dijadikan tema-tema penelitian. Temuan penelitian yang…
Laporan Komisi Nasional Hak asasi manusia yang terdiri dari 4 jilid, jilid pertama tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan;jilid kedua pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolaan kehutanan;jilid ketiga konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan; jilid IV petikan pembelajaran inkuiri nasional
Substansi hak asasi manusia meliputi minimal enam disiplin ilmu yang berbeda, yaitu ilmu hukum, ilmu kepribadian manusia, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan ilmu kebudayaan. Hak-hak tersebuttelah dijabarkan dalam begitu banyak instrumen nasional, regional dan internasional hak asasi manusia, dari generasi ke generasi yang pengakuan, proteksi dan promosinya dilakukan baik secara vertika…
Konstitusi dan jaminannya atas HAM merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia mengalami proses dialektika pemikiran yang menarik diamati. Buku ini secara khusus membahas konseptualisasi HAM dlam konstitusi Indonesia sejak UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 …
Buku ini berisi tujuh instrumen yaitu: UUD 1945;UU No.39 tahun 1999 tentang HAM;UU no.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;UU No.11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional hak ekonomi,sosial dan budaya; UU no.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Poilitik;UU No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;UU no.7 tahun 2012 tentang Pen…
This book examines the State’s duty to protect human rights in Asia amidst rising concern over the human rights impact of business organisations in the region, at topic which has hither to been understudied. It analyses a range of inter-connected issues: the advent of international standards, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the challenges inherent in the formulation of…
Buku ini membahas kaitan antara hak-hak asasi manusia dan politik luar negeri. bagian I,membahas kaitan ini secara umum; bagian II membicarakan sejumlah negara dan wilayah tertentu. sudut pandang buku ini adalah panduan antara realisme dan optimisme. realisme berarti mengakui bahwa hak-hak asasi manusia bukan satu-satunya pertimbangan yang menjadi pedoman politik luar negeri dan menyadari sepen…