/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Hak politik\"'" ]
Keterlibatan perempuan dalam politik selalu ditandai dengan "penghadangan", tidak saja oleh sistem politik patriakhal, tetapi juga oleh sistem hukum yang didominasi oleh paradigma laki-laki. Karena itu hukum harus memberikan perlindungan terhadap eksistensi perempuan dalam politik. Hanya dengan jaminan hukum kiprah perempuan dalam politik bisa terealisasi. Buku ini menguji validitas negara huk…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 1653. Undang-undang ini mengatur tentang Persetujuan Konpensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) RI menjamin kaum wanita memiliki hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam segala lapangan. Oleh sebab itu Pemerintah dapat menyetu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk Pengesahan Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang sudah terlebih dahulu disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimana hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati…