Kebebasan politik: mengenal prinsip dasar dalam berpolitik

Ruang publik (forum ekstemum) dalam tindakan politik sudah dengan sendirinya teridentifikasi dalam tiga varian utama yakni kehendak bebas, kemampuan untuk melakukan pengadaptasian dan kondisi internal dari siapa pun penguasanya. Ketiga poin ini secara inheren terserap dalam budaya kehidupan yang tak pernah absen dari sosok penguasa politik dalam kebebasan politiknya (political freedom). Kebebas…

Bela negara: norma, internalisasi nilai bela negara dan penegakan hukum

Sebanyak tiga puluh empat esai yang ditulis di dalam buku ini mencoba mengangkat gagasan bela negara kontemporer yang menjadi optic guna melihat persoalan-persoalan khususnya di bidang hukum. Satu tulisan yang menarik menyoroti era Society 5.0 dari perspektif aspek bela negara, di mana segala bentuk informasi bisa diungkapkan dan didapatkan oleh semua orang di berbagai negara. Implementasi nila…

Peradilan (politik) HAM di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96592-4-8

Deskripsi Fisik

viii, 252 p. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.085 KAL p

Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Suatu Pendekatan Hukum yang Per…

Keterlibatan perempuan dalam politik selalu ditandai dengan "penghadangan", tidak saja oleh sistem politik patriakhal, tetapi juga oleh sistem hukum yang didominasi oleh paradigma laki-laki. Karena itu hukum harus memberikan perlindungan terhadap eksistensi perempuan dalam politik. Hanya dengan jaminan hukum kiprah perempuan dalam politik bisa terealisasi. Buku ini menguji validitas negara huk…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Konp…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 1653. Undang-undang ini mengatur tentang Persetujuan Konpensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) RI menjamin kaum wanita memiliki hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam segala lapangan. Oleh sebab itu Pemerintah dapat menyetu…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Inter…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk Pengesahan Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang sudah terlebih dahulu disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimana hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati…