Hukum pemerintahan daerah : pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan …

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-385-5

Deskripsi Fisik

xxii, 386 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 JUA h

Sepuluh Undang-undang 1999

Buku ini memuat sepuluh undang-undang yang dikeluarkan pada 1999 mengenai pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, delapan pembentukan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, serta dilengkapi dengan pedoman penyusunan APBD tahun 1999/2000.

Hukum Pemerintahan Daerah

Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomaba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang p…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua…

Buku ini berisi tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum Administrasi dan Good Governance

Tanpa hukum administrasi, tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu good governance dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Dengan demikian pembangunan hukum seyogyanya pertama-tama diarahkan kepada pembangunan hukum administrasi. Arah pembangunan hukum administrasi pertama-tama hendaknya ke arah kodifikasi hukum administrasi umum. Atas dasar hukum administrasi…

Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008 (UU RI No. 12 Th. 2008)

Perkembangan hukum dan politik menuntut penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala dareah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004…