/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Hukum - Pengadilan\"'" ]
BAGIAN I. HUKUM DAN PERADILAN BAGIAN II. TJARANJA HAKIM MEMERIKSA PERKARA PERDATA BAGIAN III. MENGADILI PERKARA PIDANA BAGIAN IV. TJARANJA HAKIM MEMERIKSA PERKARA PIDANA BAGIAN V. HAK TERDAKWA UNTUK MEMBELA DIRI DALAM SIDANG BAGIAN VI. MASALAH PEMBELAAN DALAM PERKARA PERDATA BAGIAN VII. PUTUSAN-PUTUSAN PIDANA BAGIAN VIII. PIDANA BERSAJA ATAU DJANGGELAN BAGIAN IX. SAKSI DAN KESAKSIAN B…
Kebijakan Hukum Pidana (criminal law policy), politik hukum pidana atau pembaruan hukum pidana lebih ditekankan kepa perubahan peraturan perundang-undangan (pidana) yang diselaraskan dengan kebutuhan pada satu saat dan tertentu. Sebagai sebuah kebijakan/policy, badan perundang-undangan dalam kenyataannya dihadapkan kepada berbagai pilihan untuk menetapkan ketentuan hukum pidana yang lebih bai…