Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi

Permasalahan-permasalahan aktual pertanahan hadir dalam buku ini, seperti pengadaan tanah untuk pembangunan, pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah, masalah relokasi korban tsunami, hingga kritik terhadap Perpres 36 tahun 2005.

Hukum Pertanahan Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-518-066-5

Deskripsi Fisik

vii, 383 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 SUA h

Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer Bot): Membangun Tanpa Harus Mem…

Build Operate & Transfer (BOT) merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

Konsep-konsep hukum kepemilikan properti bagi asing (dihubungkan dengan hukum…

Pemberian properti bagi asing selama ini terhalang oleh asas nasionalitas yang menerapkan prinsip perlakuan berbeda dalam hukum pertanahan yang dalam praktik cenderung menerapkan asas pelekatan vertikal. Perlakuan tersebut berdampak negatif pada iklim investasi Indonesia, khususnya dalam bidang properti. Konsep pengembangan hukum bangunan tidak saja bermanfaat untuk menstimulus investasi asing …

Sejarah hukum agraria

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-602-6344-97-7

Deskripsi Fisik

xvi, 342 hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04598 PRA s

tanya jawab masalah pertanahan

perlunya bantuan dari segenap lapisan masyarakat untuk turut serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang kita kenal dengan nama program catur tertib pertahanan yang meliputi tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup..

Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang

Buku ini memberikan pengertian tentang aturan-aturan hukum dan praktik kegiatan terkini yang terkait dengan agraria/pertanahan dan tata ruang. Sejak pembentukan kabinet baru tahun 2014, urusan tata ruang disatukan dengan urusan agraria dan pertanahan dalam Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penggabungan tersebut merupakan sinyal positif bagi pengelolaan ruang dan agrar…

Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi…

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-428-483-1

Deskripsi Fisik

xxxiv, 659 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 HAR h