Hukum pemerintahan daerah : pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan …

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-385-5

Deskripsi Fisik

xxii, 386 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 JUA h

Proses Pembuatan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Da…

Edisi

Cet. 3 (edisi revisi)

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 470 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum tata pemerintahan heteronom dan otonom

Pergeseran paradigma pemerintah dari sistem otoritan ke demokrasi dan dari demokrasi prosedural ke substansial membawa perubahan peran dan posisi pemerintahan. Perubahan sering melahirkan ketidaktertiban dalam penyelenggaraan pemerintah, namun pada akhirnya dengan pemahaman atas hak dan kewajban yang harus berlangsung secara seimbang maka ketertiban akan dapat diwujudkan.

Panduan resmi hak Cipta: dari mendaftar, melindungi, hingga menyelesaikan sen…

Buku ini menjabarkan secara lengkap mengenai pengertian hak cipta, objek perlindungan hak cipta, masa berlaku hak cipta, tata cara pendaftaran, hak cipta, hingga pelanggaran hak cipta dan sanksi

Opmerkingen En Mededeelingen, Betreffende Het Nederlandsch Regt: Negende deel

Buku ini merupakan edisi kesembilan dari buku “Opmerkingen En Mededeelingen, Betreffende Het Nederlandsch Regt”, dikumpulkan dan ditulis oleh Oudeman sebagai Pengacara di Pengadilan Provinsi Groningen dan Diephuis sebagai Doktor Hukum dan Sastra di Winschoten. Buku ini disusun atas dasar catatan-catatan dan komentar Oudeman dan Diephuis dari artikel-artikel yang ada dalam kitab undang-undan…

Sepuluh Undang-undang 1999

Buku ini memuat sepuluh undang-undang yang dikeluarkan pada 1999 mengenai pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, delapan pembentukan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, serta dilengkapi dengan pedoman penyusunan APBD tahun 1999/2000.

Regeeringsreglementen van Suriname en Curacao

Suriname dan Curacao sebagai salah satu wilayah kekuasaan atau koloni Belanda memiliki peraturan dan kebijakan yang juga diatur oleh Belanda. Dalam buku ini dipaparkan bagaimana pemerintahan harus dijalankan di Suriname dan Curacao. Mulai dari pembagian distrik, tata kelola distrik hingga pemilihan pemimpin distrik diatur dalam buku ini. Regeeringsreglementen van Suriname en Curacao juga dileng…

Hukum Pemerintahan Daerah

Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomaba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang p…

Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah: Dalam Pemanfaatan Sum…

Buku ini menyajikan jawaban atas pertanyaan bagaimana prinsip, pengaturan kewenangan, tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sejumlah pertanyaan lainnya terkait pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Pembahasan buku ini dibuka dengan pembahasan tentang kerangka dan teoretik pengaturan kewenangan pemerintah…

Hukum Pemerintahan Desa

Setelah melalui perjuangan panjang akhirnya lahirlah UU No.6 Tahun 2004 tentang Desa. UU ini mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Diakui, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat hemogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta ha…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua…

Buku ini berisi tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum sarana pemerintahan

Buku ini membahas tentang hukum sarana pemerintahan, sebenarnya diinspirasikan oleh perkembangan yang sangat cepat di bidang hukum administradi Negara, sebagai variable dari perkembangan politik ketatanegaraan RI.

Hukum Administrasi dan Good Governance

Tanpa hukum administrasi, tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu good governance dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Dengan demikian pembangunan hukum seyogyanya pertama-tama diarahkan kepada pembangunan hukum administrasi. Arah pembangunan hukum administrasi pertama-tama hendaknya ke arah kodifikasi hukum administrasi umum. Atas dasar hukum administrasi…

Hukum Tata Pemerintahan Indonesia

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-450-136-0

Deskripsi Fisik

495 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008 (UU RI No. 12 Th. 2008)

Perkembangan hukum dan politik menuntut penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala dareah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004…