Permasalah pihak pihak perjanjian pun sangat beragam pada bab ketiga teropong masalah mengarah pada konsekuensi pelanggaran perjanjian yang membedakan atas ganti kerugian karena pihak wanprestasi atau pihak yang melanggar hukum Kedua hal tersebut dipahami sebagai sesuatu yang bersilangan sekaligus saling berhimpitan karena konsekuensi dari keduanya yang belum memiliki pembatas yang tegas Telaah…
Hukum Perikatan (verbintenissenrecht) diatur di dalam Buku III B.W. yang memuat masalah-masalah yang berhubungan dengan perikatan. Di dalamnya diatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lain. Khususnya apabila menimbulkan hak dan kewajiban yang terjadi karena pemenuhan perikatan maupun akibat tidak dipenuhi perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau…
Mahkamah Agung berperan dalam melakukan pembangunan hukum melalui putusannya. Putusan Mahkamah Agung yang memenuhi kriteria yuridis berperan sebagai sumber hukum.
Hukum perikatan, merupakan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Dalam hukum perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan pe…
Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice). Buku ini merupakan rangkaian “Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum” dan kumpulan tulisan dari para instruk…