Buku ini adalah proses penyesuaian undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terjadi berubahan cara pandang terhadap pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia hingga saat ini.
Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara prabakti. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya.
Bidang hukum bidang pertambangan, mineral dan batubara telah memiliki berbagai payung peraturan yang diharapkan dapat mengatur segala sesuatu yang terkait dengan subyek, obyek, serta hal-hal lain yang terkait, seperti persoalan dampak lingkungan dan perpajakan. Untuk penanganan lingkungan hidup misalnya diperlukan pendanaan lingkungan, insentif dan disinsentif, jaminan reklamasi dan dana jamina…
Pengusahaan mineral dan batubara dengan berbagai kepentingan melahirkan konflik atau sengketa. Terdapat kepentingan pemerintah, Pelaku usaha pertambangan. Muncullah berbagai konflik antara pemerintah daerah, pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan masyarkat lokal, pemerintah dengan masyarakat lokal, dan masyarakat dengan masyarkat akibat benturan kepentingan penguasaan dan pengusa…
buku ini menyajikan dua subjudul analisis mendalam bedasarkan dua laporan hasil pemeriksaan BPK yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018. titik temu antara dua kajian ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah terutama setelah divestasi …
Buku ini merupakan buku yang mengkaji dan menganalisis secara sistematis tentang pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
Penelitian Penegakan Hukum Pidana "Illegal Mining" disertai seminar terbatas, sosialisasi dan pembagian kuesioner kepada responden hakim yang dilaksanakan di tiga kota yaitu Samarinda, Kendari dan Banjarmasin dengan jumlah peserta 30 orang hakim di wilayah hukum pengadilan setempat dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk buku laporan. Illegal mining merupakan istilah yang lazim dala…
Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indoneisa, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan studi pada PT Newmont Nusa Tenggara.